WowKeren - Menjelang hari pencoblosan pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran kedua, wakil tim advokasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor pemilihan tiga, Anies-Sandi, mengungkap kecurangan. Ada keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) Pemprov DKI dalam membantu mengampanyekan calon gubernur dan wakil gubernur nomor pemilihan dua, Ahok-Djarot.

"Sepanjang putaran kedua ini kita sudah melihat beberapa aksi yang dilakukan oleh aparatur. KJP dicairkan di Kantor Wali Kota pada hari Sabtu Minggu, seharusnya kan tidak boleh, pencairan di sekolah," ungkap Yupen Hadi selaku tim advokasi pasangan Anies-Sandi dilansir Okezone, Jumat, April 2017. Yupen mengatakan, masih banyak contoh kasus lainnya yang disinyalir sengaja dilakukan oleh pejabat daerah untuk memuluskan laju Ahok-Djarot merebut kursi kepemimpinan DKI.

Yupen juga menemukan pencairan dana secara masif yang dilakukan Pemda. "Kita melihat ada pencairan dana bansos, dana hibah yang secara masif dilakukan dan itu dilakukan oleh Pemda. Padahal mereka tahu ada larangan untuk tidak boleh menggulirkan dana bansos karena itu rentan untuk dipolitisasi," lanjutnya.

Praktik serupa, dikatakan Yupen, juga diterapkan sejumlah oknum lurah. Salah satunya Lurah Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang membantu kandidat nomor pemilihan dua. "Terus Lurah, misalnya, sudah kita laporkan juga Lurah Ulujami itu sudah kita laporin bahkan sampai kita laporin ke KPK. Lah ini masif sekali, semua aparatur itu mereka terlibat secara langsung," ucapnya.