Anggota komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, Charles Honoris, menanggapi Prabowo Subianto yang menjelaskan bahwa diplomasi harus dibantu pula dengan kekuatan dalam debat.
- Bertilia Puteri
- Senin, 01 April 2019 - 14:22 WIB
WowKeren - Salah satu topik bahasan dalam debat Pilpres 2019 yang keempat adalah hubungan internasional. Dalam acara yang digelar pada Sabtu (30/3) kemarin, Joko Widodo dan Prabowo Subianto diminta untuk memaparkan visi dan misi hubungan internasional yang akan mereka jalankan.
Capres nomor urut 02 Prabowo menjelaskan bahwa diplomasi bertujuan untuk memajukan kepentingan nasional melalui perundingan. Namun, menurut Prabowo, diplomasi harus dibantu pula dengan kekuatan.
"Namun, diplomasi tidak bisa hanya dengan menjadi mediator, itu penting, tapi ujungnya diplomasi itu harus merupakan bagian mempertahankan kepentingan nasional inti negara," jelas Prabowo. "Diplomasi harus di-backup dengan kekuatan. Negara tidak kuat, dia senyum. Diplomat dibayar jadi orang baik, tapi dia tidak segan. Dia hitung kekuatan kita. Kalau hanya senyum-senyum jadi nice guy ya gitu-gitu saja."
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, Charles Honoris, buka suara. Menurut Charles, diplomasi militerisme atau "hard power" tersebut sudah ketinggalan zaman.
"Pendekatan ini cenderung diambil oleh negara-negara diktator dan fasis seperti Nazi Jerman," jelas Charles dilansir Antara, Minggu (31/3). "Tentu pendekatan diplomasi 'hard power' ini sudah ketinggalan zaman."
Menurut Charles, hubungan internasional dengan pendekatan diplomasi "soft power" dan multilateralisme seperti yang diterapkan pemerintahan Jokowi lebih tepat. Pendekatan tersebut membuat Indonesia dihormati di dunia internasional.
"Saya sedih dan kecewa Prabowo tidak percaya diri pada kemampuan bangsa sendiri," tutur Charles. "Kata Prabowo kita dianggap 'nice guy' dalam diplomasi, padahal faktanya kita sangat dihormati dalam pergaulan internasional."
Charles juga setuju dengan pemaparan Jokowi dalam debat. Menurutnya, Indonesia memainkan peran sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia.
Contohnya adalah peran konsisten Indonesia dalam membantu Palestina atau meredakan konflik di Myanmar. Prestasi Jokowi dalam diplomasi internasional dibuktikan lewat kembali terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. "Ini merupakan salah satu bentuk pengakuan internasional terhadap peran dan kontribusi diplomasi Indonesia di era Presiden Jokowi," jelas Charles.
(wk/Bert)
