Pasca berbagai lembaga survei merilis hasil penghitungan cepat, beredar ajakan untuk melakukan tindakan mirip seperti tahun 1998. Polisi lantas mengimbau agar masyarakat tetap tenang.
- Neressa Prahastiwi
- Kamis, 18 April 2019 - 15:03 WIB
WowKeren - Pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dilangsungkan serentak di seluruh Indonesia pada Rabu (17/4) kemarin, situasi nasional tampaknya masih memanas. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menemukan ajakan yang beredar di media sosial untuk berbuat kerusuhan setelah hasil penghitungan cepat mulai dirilis di berbagai media.
Patroli Polri sejak Rabu (17/4) pukul 21.00 WIB hingga Kamis (18/4) pagi ini menemukan ajakan untuk berbuat kerusuhan usai pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dinyatakan menang dalam hasil penghitungan cepat. Selain itu, muncul pula berita bohong agar masyarakat waspada adanya gerakan mirip kerusuhan tahun 1998 untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Namun, narasi berikut ini telah dibantah tegas oleh Polri.
"Teman2 sebaiknya bsk jgn kmna2 dulu, ada kabar akan ada demo karena tdk terima atas kemenangan ini. Bnyk polisi yg sdh siaga malam ini. Mohon untuk teman2 sebaiknya di rmh dulu, Tks."
"Info A1 dari bbrp teman di BIN, Densus dan Intel bbrp Kodam...di bbrp daerah Jabar, Jakarta dan terutama Solo...tercium plot akan ada pergerakan massa mirip 98...yg memprovokasi justru dari bbrp oknum grup 2 Kopassus yg loyal thd Prabowo...mohon waspada...Panglima dan Kapolri sdh tahu info Intelijen ini...makanya Kapolri sdh memberikan perintah tembak ditempat..."
Polri mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Masyarakat juga diimbau agar tak terprovokasi ajakan yang kebenarannya masih belum dapat dikonfirmasi.
"Kepada masyarakat langkah pertama diminta tenang dan bijak," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo pada Kamis (18/4) dilansir Okezone. "Artinya tidak langsung percaya konten yang disebar akun Medsos apalagi anonim."
Selain itu, masyarakat juga diimbau pro-aktif melapor kepada pihak yang berwenang apabila menemukan konten yang berisi provokasi. "Nanti Polisi, BSSN, Kemenkominfo akan klarifikasi, setelah klarifikasi kita beri literasi digital agar masyarakat paham. Dan kami harapkan masyarakat tak terprovok terhadap konten belum tentu kebenarannya," pungkas Dedi.
(wk/nere)
