Perjanjian New York 1962 Disebut Pangkal Kisruh di Tanah Papua
Nasional

Akhir-akhir ini telah terjadi kerusuhan di sejumlah wilayah di Tanah Papua. Perjanjian New York 1962 disebut menjadi pangkal kekisruhan yang terjadi akhir-akhir ini.

WowKeren - Kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat ini dipicu oleh insiden yang terjadi di Malang dan Surabaya pada Sabtu (17/8) lalu. Kerusuhan yang ada di Asrama Papua di Surabaya ini lah yang menjadi penyebab rentetan kekisruhan yang terjadi di Pulau Papua.

Sementara bentrok yang ada di Malang terjadi berawal dari aksi demo memperingati Perjanjian New York yang diperingati setiap tanggal 15 Agustus. Biasanya, aktivis Papua memang rutin menggelar peringatan Perjanjian New York jelang dua hari peringatan HUT RI.

Bahkan di Jakarta sendiri Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mengirim undangan untuk media untuk meliput aksi peringatan tersebut di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

Menurut mereka, Amerika dinilai untuk turut bertanggung jawab akan terbitnya perjanjian yang tidak menguntungkan warga Papua tersebut. Perjanjian New York ditandatangani pada 15 Agustus 1962 antara Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda dengan difasilitasi oleh Amerika Serikat.

Perjanjian New York ditandatangani pada 15 Agustus 1962 antara Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda dengan difasilitasi oleh Amerika Serikat. Perjanjian ini digelar karena Indonesia mendesak agar Papua yang masih dikuasai Belanda untuk diserahkan.


Karena itu, Perjanjian New York ini yang menjadi landasan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di tahun 1969. Dalam Perjanjian New York, disebutkan bahwa referendum harus digelar dengan mekanisme satu orang satu suara atau one man one vote. Dengan kata lain, setiap penduduk Papua memiliki suara untuk menentukan pilihannya.

Sayangnya mekanisme tersebut dipermasalahkan oleh tokoh Papua, Socratez Sofyan Yoman. Ia mengatakan jika Pepera tidak sesuai dengan kehendak Perjanjian New York karena mekanisme one man one vote tidak diterapkan.

"Pepera 1969 telah dilaksanakan di Tanah Papua Barat sesuai dengan sistem Indonesia, yaitu musyawarah. Pelaksanaan dengan cara Indonesia ini sangat berlawanan dengan isi Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang disetujui oleh PBB, Amerika, Belanda dan Indonesia bahwa Pepera 1969 dilaksanakan dengan sistem dan mekanisme Internasional, yaitu one man one vote," tulis Socratez dalam artikelnya yang berjudul "Ketidakadilan dan Kepalsuan Sejarah Integrasi Papua ke Dalam Wilayah Indonesia Melalui Pepera 1969".

Aktivis Papua lainnya, Filep Karma juga merasakan kejanggalan mengenai Pepera tersebut. Ia mengungkap jika berdasarkan Pepera, Papua tidak merdeka menjadi negara sendiri melainkan bergabung bersama Indonesia.

Karena itu, Perjanjian New York ini yang dinilai jadi pangkal penyebab Papua jadi bagian Indonesia hingga kini. Padahal sejumlah tokoh di Papua menginginkan negaranya sendiri berdiri.

(wk/wahy)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru