WowKeren - Anggota Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid meminta agar PB Djarum Kudus dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia lebih bijak dalam menangani polemik terkait audisi umum bulutangkis. Untuk itu, ia menyarankan agar kedua belah pihak menggelar pertemuan untuk membahas solusi permasalahan tersebut.

KPAI menyatakan bahwa pihaknya sudah pernah mengundang PB Djarum Kudus untuk berbicara mengenai polemik tersebut. Namun, pihak Djarum tidak datang.

"Menindaklanjuti pertemuan di Kemenko Polhukam, KPAI telah mengundang Djarum Foundation tetapi tidak hadir, pertemuan di Kemenko Polhukam tanggal 4 September 2019," kata Ketua KPAI Susanto, Minggu (8/9). "Menindaklanjuti pertemuan di Kemenko Polhukam tersebut KPAI mengundang Djarum Foundation tanggal 5 September 2019 tetapi tidak hadir."

Susanto menilai bahwa pengembangan bulutangkis di kalangan anak-anak harus tetap berjalan. Meski demikian, pelaksanaan hal itu juga tidak boleh melanggar regulasi yang sudah ada.

"Nanti kita lihat," tutur Susanto. "Prinsipnya audisi dan pengembangan bakat minat anak di bidang bulutangkis mesti kita support, tetapi nggak boleh melanggar regulasi yang ada."

Sebelumnya, Djarum memutuskan untuk menghentikan semua program beasiswa mulai 2020 mendatang. Hal itu untuk mereduksi polemik yang terjadi.

"Sesuai dengan permintaan pihak terkait, pada audisi kali ini, kami menurunkan semua brand PB Djarum," kata Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppi Rasimin. "Karena dari pihak PB Djarum sadar untuk mereduksi polemik (eksploitasi anak) itu kami menurunkannya."

KPAI menuding bahwa PB Djarum melakukan eksploitasi anak lewat audisi bulutangkis demi promosi merek rokok mereka. Namun, KPAI menegaskan bahwa audisi tersebut tak harus dihentikan.

"Kami sepakat bahwa pengembangan bakat dan minat anak di bidang olahraga bulutangkis harus terus dilakukan," kata Susanto dilansir dari Antara, Senin (9/9). "Tetapi tidak boleh ada eksploitasi anak."