Dua ilmuwan dari Universitas Oxford, Inggris, bernama Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard mengulas pengerahan buzzer oleh pemerintah atau partai politik di sejumlah negara.
- Bertilia Puteri
- Sabtu, 05 Oktober 2019 - 17:47 WIB
WowKeren - Penelitian dari Universitas Oxford mengungkapkan bahwa politisi dan partai politik di Indonesia membayar buzzer atau tentara siber untuk memanipulasi opini publik. Penelitian tersebut dibentuk oleh dua ilmuwan Oxford bernama Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard.
Dalam laporan hasil riset mereka yang berjudul "The Global Disinformation Order, 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation", Howard dan Bradshaw mengulas pengerahan buzzer oleh pemerintah atau parpol di sejumlah negara. Ditemui, ada 70 negara di dunia yang menggunakan buzzer untuk memanipulasi opini publik yang bersifat politis.
"Kami menemukan bukti adanya kampanye manipulasi melalui media sosial yang terorganisir di 70 negara, naik dari 48 negara pada 2018 dan 28 negara pada 2017," demikian kutipan laporan dilansir situs resmi Oxford Internet Institute, Sabtu (5/10). "Beberapa pertumbuhan ini berasal dari para pendatang baru yang sedang bereksperimen dengan alat dan teknik propaganda komputasi selama masa pemilu atau sebagai alat baru untuk mengontrol informasi."
Indonesia termasuk dalam temuan 70 negara tersebut. Laporan tersebut juga membeberkan bahwa para buzzer digunakan untuk sejumlah kepentingan. Di antaranya adalah untuk menyebar propaganda pro pemerintah atau partai, menyerang lawan politik, mengalihkan pembicaraan atau kritik dari masalah penting, menekan pihak lain secara personal, hingga menyebar informasi untuk memecah belah publik.
Di Indonesia, tim peneliti menemui bahwa buzzer digunakan oleh parpol dan politisi serta kontraktor swasta. Dalam riset ini, tidak atau belum ditemukan penggunaan buzzer oleh pemerintah, badan, atau lembaga negara tertentu.
Yang menarik, tim peneliti menemukan bahwa politisi dan parpol serta kontraktor swasta di Indonesia menggunakan buzzer secara temporer alias tak permanen. Namun, ada kemungkinan kontrak para buzzer dapat diperpanjang.
Selain itu, kapasitas buzzer di Indonesia masuk dalam kasta rendah. Diketahui, terdapat beberapa kasta buzzer dalam penelitian ini, yakni kapasitas minimal, rendah, medium, dan tinggi.
Bayaran yang diberikan kepada para buzzer di Indonesia yang berkapasitas rendah ini berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 50 juta per kontrak. Negara lain yang "satu kasta" dengan buzzer Indonesia di antaranya adalah Australia, Colombia, Ceko, Eritrea, Jerman, Honduras, Hungaria, Italia, Kenya, Makedonia, Moldova, Nigeria, Korea Utara, Polandia, Rwanda, Serbia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Zimbabwe.
(wk/Bert)
