Jika GBHN benar-benar dihidupkan kembali maka besar kemungkinan presiden tidak akan lagi dipilih oleh rakyat melainkan oleh MPR sehingga hal ini dikhawatirkan akan merusak demokrasi.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 07 Oktober 2019 - 12:51 WIB
WowKeren - Beberapa waktu lalu sempat bergulir wacana untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen UUD 1945. Wacana ini dianggap hanya sebagai upaya para elite politik yang tengah berhitung biaya untuk Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari. Sebab jika GBHN benar-benar dihidupkan kembali, maka itu artinya presiden tidak akan lagi dipilih oleh rakyat.
"Ini jangan-jangan karena elite-elite politik berhitung pada 2024 bahwa mereka akan sulit dipilih langsung oleh rakyat," kata Feri dilansir dari Kompas, Senin (7/10). "Sehingga mereka berkeinginan mengembalikan proses kepada MPR agar kemudian alat hitung dan alat ukurnya bisa mereka pertimbangkan dari sekarang."
Feri menuturkan bahwa jika presiden dipilih oleh MPR maka biaya yang dikeluarkan oleh partai bisa dipastikan. Begitu pula dengan perolehan suara yang akan didapat oleh kandidat calon presiden.
Sebaliknya, jika presiden langsung dipilih oleh rakyat maka politik uang tidak akan bisa menjamin besarnya perolehan suara kandidat. Oleh sebab itu, proses pemilihan langsung dianggap hanya akan menyulitkan para elite politik yang mengandalkan permainan politik uang.
"Mereka (elite politik) selama ini kesulitan menghadapi proses pemilihan langsung," lanjut Feri. "Kadang-kadang uang sudah disebarkan ke rakyat tapi (kandidat) tidak terpilih juga."
Singkat kata, penghidupan GBHN berpotensi merusak demokrasi. Sebab dengan diberlakukannya GBHN maka pemilihan presiden tidak akan dilakukan langsung oleh rakyat.
Lebih jauh, Feri menyebut hal itu akan semakin didukung dengan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi yang melemah. "Apalagi permainan uang di Parlemen itu akan mudah kalau kemudian KPKnya sudah lemah," lanjut Feri.
Sebelumnya, wacana penghidupan kembali GBHN mencuat usai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungannya untuk Bambang Soesatyo maju ke kursi Ketua MPR RI. Salah satu syarat yang diminta oleh PDIP adalah agar Bambang mau mendukung kelanjutan rencana untuk menghidupkan kembali GBHN melalui ketetapan MPR.
(wk/zodi)
