WowKeren - Isu mengenai buzzer media sosial pro-pemerintah kini tengah ramai diperbincangkan sejak muncul sosok Kakak Pembina yang diduga dari Istana. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko lantas menanggapi isu ini dan setuju bahwasanya buzzer politik perlu ditertibkan.

Namun, rencana Moeldoko tersebut justri dikritik oleh salah satu pihak yang disebut sebagai buzzer bernama Pepih Nugraha. Pepih sendiri merupakan salah satu dari banyak nama yang diunggah akun Facebook pro-pemerintahan Joko Widodo, Seword. Pepih dan yang lainnya disebut berkumpul memenuhi panggilan sosok misterius Kakak Pembina. Mereka lantas dianggap sebagai buzzer Jokowi.

"Buzzer ini kan istilahnya bukan hanya ditujukan buzzer Istana," ujar Pepih dilansir detikcom pada Senin (7/10). "Buzzer ini kita bilang ada buzzer Kartanegara juga kan. Itu dalam konteks Pilpres."

Pepih sendiri lantas berusaha untuk meluruskan isu tersebut. Ia menilai bahwa istilah buzzer tidak hanya untuk buzzer Istana Kepresidenan saja, namun berbagai pihak yang mendengungkan sebuah pesan. Entah pekerjaan mendengungkan isu di medsos itu dibayar atau sukarela.

"Ada barangkali buzzer khilafah, buzzer HTI. Buzzer ini kan kalau bahasa Indonesianya kan pendengung dari suara-suara lebah-lebah," jelas Pepih. "Jadi orang yang mendengungkan. Siapapun bisa mendengungkan, entah itu pesanan, dibayar, atau entah itu sukarela."

Oleh sebab itu, Pepih mempertanyakan sejumlah pihak yang meminta agar pemerintah menertibkan buzzer. Hal tersebut dinilai merupakan upaya untuk merusak proses demokrasi.

"Ada yang meminta Pak Jokowi menertibkan para buzzer-nya yang dirasa bisa merusak demokratisasi ini," jelas Pepih. "Lha kok yang diminta malah buzzer-nya Pak Jokowi? Kenapa bukan minta buzzer-nya HTI ditertibkan? Jelas-jelas itu ingin mengganti NKRI. Dia kan ingin mengganti ideologi Pancasila toh."

Pepih bahkan berpendapat bahwa untuk merawat demokrasi, buzzer sebaiknya ada dan berdampingan dengan jurnalisme. Pasalnya, ia meyakini bahwa buzzer adalah sebuah keniscayaan di zaman media sosial ini.

"Buzzer ini mestinya hidup berdampingan dengan jurnalistik. Emangnya ini kayak Orde Baru, bisa membunuh wartawan kayak gitu? Adanya buzzer ini keniscayaan. Karena adanya internet, adanya media sosial," kata Pepih. "Internet itu lahan tak bertuan, jadi tiap orang boleh dong bercocok tanam di situ. Boleh dong teriak-teriak di situ. Dan punya kesempatan yang sama. Seolah-olah buzzer ini barang yang haram dan jelek."