Survey LSI Sebut 76,3 Persen Publik Setuju Perppu KPK, Arsul Sani: Itu Opsi Paling Akhir
Nasional
Kontroversi Revisi UU KPK

Survey dari LSI menunjukkan 76,3 Persen publik setuju adanya Perppu KPK. Menanggapi hal tersebut, Arsul Sani mengatakan bahwa itu adalah opsi paling akhir.

WowKeren - Pengesahan revisi UU KPK membuat banyak masyarakat kecewa karena hasil revisi tersebut dianggap memperlemah KPK. Akan tetapi, kabar bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan mempertimbangkan soal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK membawa harapan baru masyarakat Indonesia.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) pun melakukan survey untuk melihat pendapat publik soal Perppu KPK ini. Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa 76,3 persen responden mengaku setuju diterbitkannya Perppu UU KPK oleh Jokowi dan hanya 12,9 persen yang tidak setuju.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan agar Jokowi mengeluarkan Perppu KPK sebagai opsi terakhir. Menurutnya, Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja sudah menyepakati demikian.

"Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja dan yang ada di parlemen menyampaikan bahwa Perppu (KPK) itu, kalau dalam bahasa yang simpel harus jadi opsi yang paling akhir," kata Arsul Sani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (7/10). "Setelah semuanya dieksplor dengan baik tentunya."


Arsul pun mengatakan bahwa hasil survei bukanlah suatu hasil yang patut dituruti, tetapi hanya untuk dijadikan rujukan. Politisi PPP itu pun menjelaskan bahwa presiden harus melalui kajian akademik hingga diskusi publik jika ingin mengeluarkan Perppu.

"Survei itu jadi bahan pertimbangan saya kira bukan jadi bahan penentu," tuturnya. "Menentukan UU itu tidak bisa kemudian berdasarkan hasil survei tetapi harus kajian yang sifatnya akademik, kemudian melalui ruang-ruang perdebatan publik. Itulah saya kira yang harus kita pakai untuk menentukan nanti apakah jalannya legislatif review (revisi UU) atau perppu atau judicial review."

Survey ini sendiri melibatkan total 23.760 responden. Namun, hanya 1010 yang dihubungi. Responden kemudian diwawancarai lewat telepon oleh pewawancara. Toleransi kesalahan atau margin of error survei diperkirakan 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simpel random sampling.

“Responden diwawancarai lewat telepon oleh pewawancara yang telah dilatih," tutur Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan. "Toleransi kesalahan (margin of error) survei diperkirakan 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simpel random sampling.”

(wk/wahy)

You can share this post!

Related Posts