Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengungkapkan bahwa untuk memotong anggaran, PBB akan menunda sejumlah pertemuan, mengurangi sejumlah layanan dan membatasi perjalanan dinas, serta menghemat energi.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 08 Oktober 2019 - 11:18 WIB
WowKeren - United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kini tengah diterpa kabar buruk. Pasalnya, badan multilateral dunia tersebut kemungkinan besar akan kehabisan uang pada akhir Oktober 2019 mendatang.
Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengungkapkan bahwa PBB mengalami defisit sebesar USD 230 juta atau setara dengan Rp 3,2 triliun. Dalam suratnya yang ditujukan kepada 37 ribu pegawai PBB, Guterres menyebut akan melakukan sejumlah langkah penghematan. Hal ini dilakukan agar gaji dan tunjangan pegawai dapat tetap dibayarkan.
"Negara-negara anggota hanya membayar 70 persen dari jumlah total yang diperlukan untuk operasi anggaran rutin kami pada tahun 2019," ungkap Guterres dilansir AFP pada Selasa (8/10). "Ini berarti terdapat kekurangan uang tunai sebesar USD 230 juta pada akhir September. Kami berisiko menipiskan cadangan likuiditas kami di akhir bulan ini."
Untuk memotong anggaran, Gutteres mengungkap bahwa PBB akan menunda sejumlah pertemuan. Selain itu, PBB juga akan mengurangi sejumlah layanan dan membatasi perjalanan dinas, serta menghemat energi.
Sementara itu, Guterres telah meminta negara-negara anggota untuk meningkatkan kontribusi mereka kepada PBB pada awal tahun ini. Namun, menurut seorang pejabat PBB yang meminta identitasnya dirahasiakan, permintaan Guterres tersebut ditolak. "Kesehatan keuangan PBB merupakan tanggung jawab utama para negara-negara anggota," pungkas Guterres.
Sementara itu, anggaran operasional PBB pada 2018-2019 mencapai USD 5,4 miliar atau setara Rp 76,4 triliun, 22 persen di antaranya merupakan kontribusi dari Amerika Serikat (AS). Anggaran operasional tersebut masih belum termasuk biaya operasi pemeliharaan perdamaian.
Amerika Serikat sendiri tetap menjadi penyumbang terbesar PBB dalam 3 tahun ke depan. Sementara itu, Tiongkok menjadi penyumbang terbesar kedua untuk anggaran PBB ini. Jumlah sumbangan Tiongkok meningkat dari sekitar 10,24 persen menjadi 15,22 persen.
Diketahui, PBB dibiayai dari sumbangan bersifat sukarela dari negara-negara anggotanya. Kapasitas relatif kemampuan membayar dari masing-masing negara diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) mereka, dengan penyesuaian untuk utang luar negeri, dan rendahnya pendapatan per kapita.
(wk/Bert)
