Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku dirinya tidak pernah mendengar perihal kursi Menhan yang ditawarkan ke Prabowo atau partainya.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 08 Oktober 2019 - 13:46 WIB
WowKeren - Baru-baru ini, beredar isu Prabowo Subianto ditawari kursi Menteri Pertahanan (Menhan) di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Menanggapi isu tersebut, Partai Gerindra justru keheranan lantaran hingga saat ini tidak ada tawaran posisi Menhan pada mereka.
"Justru saya belum dengar sama sekali kalau kemudian ada soal kementerian ketahanan dan lain-lain, karena pembahasan konsep-konsep itu sedang berjalan lalu. Kemudian ada berita katanya kok Presiden menawarkan Menteri Pertahanan," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung DPR pada Selasa (8/10). "Saya heran aja bahwa kemudian ya berita itu kemudian beredar, sumbernya dari mana saya enggak tahu."
Menurut Dasco, dirinya tidak pernah mendengar perihal kursi Menhan yang ditawarkan ke partainya. Dasco bahkan menuturkan bahwa Prabowo juga mengaku tidak pernah ditawari atau meminta kursi Menhan. Selain itu, Dasco juga membantah soal permintaan kursi Menko Polhukam.
"Sudah, kemarin sore kita konfirmasi enggak ada," tegas Dasco. "Enggak ada, enggak ada, jadi kalau ada berita-berita seperti itu saya klarifikasi bahwa tidak ada pembicaraan mengenai Menteri Pertahanan atau Menko Polhukam. Baik ditawarkan ataupun meminta."
Sementara itu, Dasco sendiri mengaku tidak tahu apakah Prabowo tertarik pada jabatan Menko Polhukam atau Menhan tersebut. Pasalnya, kala ditanyai perihal tersebut, Prabowo hanya menegaskan tidak pernah ada pembicaraan.
"Saya enggak tau ya interest atau enggak," terang Dasco. "Karena kemarin waktu klarifikasi soal itu dia bilang enggak, tapi ya senyum-senyum ajalah gitu."
Meski demikian, Dasco mengaku bahwa pihaknya kini memang tengah mempertimbangkan untuk merapat ke pemerintahan Jokowi. Namun, Gerindra baru akan bergabung apabila konsep pemerintahan yang mereka ajukan disetujui. Konsep tersebut terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan ekonomi.
"Ya kalau diterima ya mungkin pos itu (Menteri Pertanian) yang diberikan. Kan kami juga enggak bisa juga, kan ini hak prerogatif Presiden," pungkas Dasco. "Kami juga kan enggak bisa kemudian minta-minta 'pak, harus Gerindra, itu harus Gerindra' kan enggak bisa. Itu kalau kita konsepnya diterima."
(wk/Bert)
