Johnny G. Plate menghadiri rapat perdananya sebagai Menteri Kominikasi dan Informatika (Menkominfo) di Komisi I DPR, Selasa (5/11). Namun dalam rapat tersebut, ia justru dicecar oleh para anggota soal serangan digital hingga buzzer.
- Nidya Putri
- Selasa, 05 November 2019 - 18:04 WIB
WowKeren - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengikuti rapat perdananya di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Selasa (5/11). Pada rapat tersebut, sejumlah anggota komisi I DPR menyinggung masalah serangan digital atau cyber attack hingga buzzer.
Salah satu anggota yang menyinggung hal tersebut adalah politikus Fraksi PKS H. Sukamta. Diketahui jika Sukamta menyinggung soal korelasi antara buzzer politik dan kemungkinan adanya hoaks yang merugikan.
"Buzzer presiden ini sekarang merugikan. Kalau dicari di Google, muncul itu statement-nya," ujar Sukamta di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. "Eksistensinya pun ada. Jika ada buzzer-nya dan hoaks, apa korelasinya."
Rapat perdana yang digelar itu sendiri sebenarnya berisikan agenda dengar pendapat dan pemaparan terkait rencana kerja kementerian periode 2020-2024. Sukamta selanjutnya bertanya kemungkinan pemberantasan masalah tersebut ke depan. "Jadi, kita mau berantas yang mana, Pak Menteri," ujarnya.
Adapun politikus lain yang turut menyinggung soal adanya serangan siber juga berasal dari Fraksi PKS. "Hampir seluruh level secara teoretis bisa diserang oleh cyber attack," ujar Al Muzammil Yusuf.
Karena itu, Muzammil meminta pemerintah untuk segera menyeriusi fenomena serangan digital ini. Langkah awalnya, pemerintah dapat lebih dulu menggelar dialog antara Kementerian Kominfo, Kementerian Pertahanan, dan Badan Intelijen Negara atau BIN. Dialog itu dilakukan untuk menyeragamkan pandangan terkait serangan digital.
Pendapat seragam juga dilontarkan oleh politikus PDIP Junico Siahaan. Ia mengatakan agar fokus pembangunan ke depan perlu memperhatikan masalah serangan digital untuk mengantisipasi adanya perang proksi.
"Kita fokus pada pembangunan infrastruktur," tuturnya. "Tapi serangan digital ini ada proxy war juga di masyarakat."
Menkominfo Johnny sendiri masih belum memberikan keterangan detail perihal buzzer. Namun, dalam paparan sebelumnya ia menyatakan jika Kominfo telah memiliki program penanganan konten.
Untuk ke depannya kementerian akan membuka portal aduan konten, pemblokiran konten negatif, melakukan analisisi tagar, menerima laporan isu hoaks, hingga menangani konten terorisme dan radikalisme dan peredaran kabar negatif lainnya. "Untuk menangani cyber crime, kami akan melaksanakan patroli siber, laporan kasus hoaks, analisis isu khusus, analisa tagar, dan profiling tagar. Tim siber bekerja 24 jam non-stop," tutur Johnny.
(wk/nidy)
