WowKeren - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menuturkan bahwa pihaknya akan membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengejar pajak perusahaan penyedia jasa video on demand, Netflix. Sebab untuk mewujudkan hal itu diperlukan sinergi antar departemen lintas negara.

Johnny menuturkan bahwa masalah pajak digital bukan hanya menjadi masalah yang dihadapi Indonesia, namun juga oleh negara-negara di dunia. Untuk itu, Indonesia perlu melakukan kerja sama dengan departemen lintas negara untuk menyiapkan aturan yang mengatur pajak digital.

"Masalah digital tax ini-itu juga terjadi di beberapa negara, kita tentu akan berdiskusi dengan menteri keuangan dalam ini perbendaharaan negara dan otoritas fiskal," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11). "Agar bersama-sama dengan negara lain menyiapkan satu aturan yang untuk kepentingan company interest, kepentingan bersama tidak hanya Indonesia tapi negara lain."

Pada dasarnya, setiap perusahaan yang memiliki nilai tambah di Indonesia maka juga harus membayar pajak. Begitu pula dengan Netflix. Johnny menganggap perusahaan asal Amerika Serikat tersebut menghasilkan nilai tambah di Indonesia. Untuk itu, pemerintah Indonesia akan berupaya menarik pajak dengan cara apapun.

"Dengan cara apa pun juga," tegas Johnny. "Perusahaan yang menghasilkan nilai tambah di Indonesia memiliki kewajiban pajak terhadap nilai tambah yang dihasilkan."

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa pihaknya masih memikirkan cara untuk bisa mengejar pajak Netflix. Meski Netflix memiliki nilai ekonomi yang cukup signifikan namun sayangnya perusahaan tersebut tidak berbadan usaha tetap.

"Konsep mengenai ekonomi digital tidak memiliki BUT (badan usaha tetap) tapi aktivitasnya banyak seperti yang saya sebutkan," kata Sri, Selasa (29/10). "Maka, mereka memiliki kehadiran ekonomis yang signifikan atau economy present yang signifikan."