Sejumlah perwakilan suku adat Papua meragukan pemekaran wilayah ala pemerintahan Jokowi dapat menyelesaikan permasalahan yang mendasar di Bumi Cendrawasih.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 06 November 2019 - 11:05 WIB
WowKeren - Pemerintahan Joko Widodo telah menyampaikan rencana pemekaran wilayah Papua. Sejumlah tokoh masyarakat adat Papua lantas mempertanyakan kebijakan pemekaran wilayah tersebut.
Pasalnya, rencana pemekaran wilayah itu muncul di tengah persoalan mendasar masyarakat Papua yang belum terselesaikan. Salah satu perwakilan Suku Marind di Papua yang bernama Elisabeth misalnya, mengaku terbuka atas rencana tersebut asal pemerintah juga memperhatikan masalah utama masyarakat di Bumi Cendrawasih.
"Boleh saja pemerintah merencanakan pemekaran, namun sejahterakan dulu kami masyarakat adat pemilik hak ulayat," terang Elisabeth dilansir CNN Indonesia pada Rabu (6/11). "Itu program pemerintah, bahkan kami mendukung. Tapi yang penting, pemerintah harus bisa melihat juga kami punya masalah-masalah harus diselesaikan."
Menurut Elisabeth, warga di kampungnya masih terbelit sengketa lahan, baik dengan perusahaan maupun dengan sesama warga. Selain itu, mereka juga masih dihadapkan dengan masalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti sumber daya air yang semakin sulit diakses.
"Kami masyarakat pemilik hak ulayat ini, kami mau hidup sejahtera dan tentram aman," tutur Elisabeth. "Dengan banyaknya perusahaan ini, mereka menciptakan konflik adu domba. Makanya kami masyarakat hidup dalam penderitaan."
Pemerintah pusat dinilai perlu mengurai masalah-masalah tersebut. Elisabeth juga mengungkapkan keluhan masyarakat dari 4 kampung yang terdiri atas 17 marga.
"Saya merasa selama ini hidup kami terancam, kami susah cari makan karena hutan kami digusur oleh perusahaan," terang Elisabeth. "Bahkan burung-burung yang kami lindungi, ini terbang dari satu pohon ke pohon lain sudah tidak bisa. Dia jatuh di tengah karena tidak lagi ada pohon."
Hal senada juga diungkapkan oleh perwakilan dari Suku Wambon Tekamerop di Kabupaten Boven Digoel, Albertus Tenggare. Ia ragu pemekaran wilayah dapat menyelesaikan permasalahan di Papua.
"Kalau saya rasa, dengan pemekaran, membuat Papua semakin...," tutur Albertus memberikan jeda pada pernyataannya. "Papua ini baru mau peradaban. Papua tidak mungkin lebih cepat menyesuaikan dengan arus perkembangan. Karena apa? Tadi ada banyak cerita tadi. Dia (Papua) itu harus perlu peradaban."
(wk/Bert)
