Usulan partai Demokrat terkait larangan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bermain moge ditolak oleh Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- Ruth Meliana
- Sabtu, 07 Desember 2019 - 09:55 WIB
WowKeren - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mencopot Direktur Utama PT Garuda Indonesia yakni Gusti Ngurah Akshara Danadiputra alias Ari Askhara karena kasus penyeludupan motor Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton. Partai Demokrat lantas mendesak Menteri Erick Thohir untuk melarang jajaran direksi BUMN bermain motor gede alias moge.
Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengharapkan agar Erick Thohir terus menunjukkan keseriusannya untuk membenahi BUMN. Jansen lantas mengusulkan agar Erick mengeluarkan larangan bagi seluruh direksi BUMN untuk bermain moge demi menghindari terjadinya kasus serupa.
"Belajar dari kasus Garuda dan Ari Askhara. Kalau memang serius bersih-bersih, saya menyarankan Erick Tohir buat kebijakan: Direksi dan Komisaris BUMN dilarang main moge dan Harley!," tegas Jansen kepada wartawan, Jumat (6/12). "Tidak tepat saja kerja di perusahaan plat merah bermewah-mewahan di tengah BUMN buntung dan rakyat banyak susah."
Namun rencana Jansen tersebut mendapat penolakan dari Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua VI DPR Faisol Riza menilai jika rencana Jansen soal direksi BUMN dilarang main moge sangatlah mengada-ngada.
Faisol menegaskan jika hal yang harus disoroti dari kasus penyeludupan Harley Davidson tersebut adalah kinerja direksi BUMN, bukannya kepemilikan moge. Pasalnya, dengan mengkritisi kinerja para jajaran direksi BUMN tentu kejadian penyeludupan seperti itu tidak akan terulang kembali.
"Bukan main mogenya yang harus dikritisi. (Tapi kritisi) Kinerja atau pelanggaran hukum (dugaan penyelundupan), bukan dari sisi itunya (main moge)," kata Faisol seperti dilansir Detik, Jumat (6/12). "Kita kembalikan pada tugas yang sebenarnya. Usulan itu mengada-ada."
Lebih lanjut Faisol juga mengatakan perlunya memberikan masukan kepada pihak bea-cukai yang dinilai telah kecolongan dalam kasus ini. Berkaca pada kasus penyeludupan ini, Faisol dengan tegas meyakini jika tidak semua direksi BUMN melakukan pelanggaran hukum.
"Itu domain bea-cukai. Bea-cukai harus diperkuat. Dari sisi BUMN tentu perlu tindakan preventif," saran Faisol. "Tapi saya kira semua direksi dan pimpinan BUMN bukan orang bodoh yang akan melanggar hukum."
Oleh sebab itu, Faisol meminta kepada Erick Thohir untuk segera membenahi jajaran direksi di Garuda. Ia mengaku sedang menunggu hasil investigasi dan langkah selanjutnya pemerintah terkait kasus ini dalam rapat kerja mendatang.
"Kami sudah meminta Pak Erick segera menuntaskan kasus itu sekaligus menjadi momentum ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh pada Garuda," ujar Faisol. "Segera benahi dan nanti kami akan minta menyampaikan hasilnya dalam raker mendatang."
(wk/lian)
