Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendesak Pemerintah Indonesia agar dengan tegas mengusir kapal-kapal Tiongkok untuk segera tinggalkan perairan Natuna.
- Ruth Meliana
- Selasa, 07 Januari 2020 - 12:25 WIB
WowKeren - Situasi yang terjadi di perairan Natuna, Kepulauan Riau semakin memanas. Pasalnya, Tiongkok baru-baru ini secara sepihak telah mengklaim kedaulatan atas perairan Natuna. Indonesia pun langsung melayangkan nota protes kepada Tiongkok terkait banyaknya kapal penjaga pantai dan penangkap ikan mereka di perairan Natuna.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani lantas mendesak agar Pemerintah Indonesia segera menindak tegas agar kapal-kapal Tiongkok segera meninggalkan perairan Natuna. Menurutnya, ketegasan pemerintah harus ditunjukkan demi menjaga kedaulatan perairan Natuna agar tidak diklaim negara lain.
Seperti yang diketahui, perairan Natuan merupakan kedaulatan Indonesia yang wajib dipertahankan. Penetapan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna sendiri tercantum berdasarkan perjanjian Internasional (UNCLOS) 1982.
"Pemerintah RI harus bertindak tegas," kata Puan Maharani dalam keterangannya, Senin (6/1). "Untuk mendesak kapal-kapal Republik Rakyat Tiongkok segera meninggalkan Laut Natuna Utara."
Walau begitu, Puan tetap mengingatkan pentingnya diplomasi damai dalam menyelesaikan permasalahan di perairan Natuna. Ia juga meminta agar Pemerintah Tiongkok dapat menghormati hukum Internasional seperti yang telah tertuang dalam UNCLOS 1982. Terlebih, Tiongkok juga telah menjadi salah satu anggota dalam UNCLOS.
Putri Megawati Soekarnoputri tersebut juga meminta agar kementerian dan lembaga saling bersinergi dalam mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Apalagi, Kemenlu telah memilih upaya diplomasi dengan Tiongkok dalam menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan negara.
Puan juga meminta agar TNI dapat meningkatkan patroli di wilayah laut Indonesia tepatnya di wilayah ZEE seperti perairan Natuna dengan memperkuat cost guard atau penjaga pantai. Hal ini demi mencegah masuknya kapal-kapal asing ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin.
"Pemerintah harus menambah armada kapal yang dikhususkan untuk melakukan patroli di kawasan ZEE," ujar Puan. "Sehingga kedaulatan wilayah Indonesia dapat selalu terjaga dan dapat mendampingi kapal-kapal nelayan milik Indonesia, terutama di Natuna."
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan jika Pemerintah Indonesia akan terus mempertahankan kedaulatannya. Oleh karena itu, tidak akan ada kompromi terkait klaim Tiongkok yang mengancam kedaulatan RI. "Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia," kata Jokowi melalui juru bicaranya, Fadjroel Rachman seperti dilansir dari CNNIndonesia, Sabtu (4/1).
(wk/lian)
