Politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menilai survei baru bisa dilakukan jika periode pemerintahan memasuki usia 180 hari kerja atau 6 bulan minimal.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 10 Februari 2020 - 12:25 WIB
WowKeren - Partai Nasional Demokrat menilai terlalu dini jika ada yang menilai hasil kinerja Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin hanya dari 100 hari masa kerja. Politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menganggap survei itu terlalu cepat.
Menurutnya, survei baru bisa dilakukan jika periode pemerintahan memasuki usia 180 hari kerja atau 6 bulan minimal. Sebab selama kurun waktu tersebut, hasil program kerja yang diimplementasikan baru bisa dilihat hasilnya.
"Masih terlalu pagi menurut saya," kata Irma dilansir Republika, Senin (10/2). "Mari kita beri kesempatan mereka bekerja 180 hari atau 6 bulan, karena dalam waktu tersebut baru program kerja bisa diimplementasikan dengan out put yang jelas dan terukur."
Diketahui dari hasil survei IPO, sebanyak 42 persen publik ingin agar Jokowi merombak kabinet. Sebab menurut responden, ada sejumlah menteri yang rupanya tidak dapat bekerja dengan baik. Adapun menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Kemudian Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Meski demikian, Irma mengatakan bahwa survei tersebut bisa menjadi evaluasi dari performa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sehingga harapannya dengan evaluasi tersebut, para menteri dan wakilnya bisa bekerja dengan lebih baik lagi.
"Selain para menteri, para wakil menteri juga harus ada out put dan target," lanjut Irma. "Sehingga keberadaan mereka memang terlihat dibutuhkan untuk 'ngegas' kinerja menteri yang kedodoran."
Adapun survei tersebut dilakukan pada 1.600 responden dengan dengan memakai teknik wellbeing purposive sampling (WPS). Terkait validitas data yang dihasilkan dari metode ini persentasenya sebesar 94 hingga 97 persen.
Sedangkan untuk mengukur keabsahan data menggunakan triangulasi bertingkat, yakni membandingkan antar data terinput, dengan analisis coder expert dan pengecekan ulang melalui wawancara via telepon sejumlah 20 persen dari total populasi sampel.
(wk/zodi)
