WowKeren - Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII yang digelar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 26-29 Februari 2020 menghasilkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya mendesak Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Seluruh peserta KUII VII tahun ini yang berasal berbagai komponen umat Islam di Indonesia, pimpinan Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia, pimpinan ormas-ormas Islam, pimpinan organisasi kemahasiswaan kepemudaan (OKP) Islam, pengasuh pondok pesantren dan sekolah Islam, pimpinan perguruan tinggi Islam, dunia usaha, lembaga filantropi Islam, media, pejabat pemerintah, partai politik, serta para tokoh Islam lainnya sepakat minta Presiden membubarkan BPIP," tutur Wakil Ketua Umum MUI Pusat KH Muhyiddin Junaidi saat penutupan KUII VII, dilansir Antara, Jumat (28/2).

Menanggapi rekomendasi tersebut, pihak Istana pun buka suara. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, menegaskan Istana tidak akan mempertimbangkan rekomendasi tersebut.

"Artinya, istana tidak akan mempertimbangkan rekomendasi (bubarkan BPIP) tersebut," tegas Donny dilansir detikcom pada Selasa (3/3). "Namun tetap memperhatikan berbagai masukan positif tentang BPIP."

Menurut Donny, BPIP dibentuk untuk mengajarkan Pancasila sebagai landasan berkehidupan di dalam masyarakat. Selain itu, BPIP juga disebut sebagai warisan Jokowi kepada masyarakat Indonesia.

"BPIP adalah lembaga yang dibentuk untuk mengarusutamakan Pancasila demi kehidupan bersama yang tenteram dan damai," terang Donny. "Lembaga ini juga merupakan legacy Presiden bagi rakyat Indonesia."

Sementara itu, PP Muhammadiyah juga telah merespons rekomendasi KUII tersebut. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir rupanya enggan ikut camput terkait rekomendasi tersebut.

"Muhammadiyah selalu menawarkan langkah bahwa setiap institusi termasuk BPIP agar fokus dalam penanaman dan pembinaan ideologi Pancasila di semua elemen," ungkap Haedar. "Karena itu, harapan kami agar usaha pembinaan ideologi Pancasila itu disertai dengan ketauladanan. Kuncinya di ketauladanan."

Pancasila sendiri, tutur Haedar, harus diterapkan dalam pikiran warga. Pasalnya, Pancasila bukan hanya sekadar slogan. Ia pun menyerahkan soal rekomendasi pembubaran BPIP tersebut kepada pihak KUII.

"Pancasila tidak cukup dislogankan, tetapi akan menjadi alam pikiran jika dia dijalankan, diamalkan, dan konsisten diteladankan oleh para tokohnya," pungkas Haedar. "Tanya saja ke majelis ulama, kalau kami selalu komitmen pada pembinaan."