Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Jakarta lebih membutuhkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro alih-alih PSBB agar penanganan corona tepat sasaran
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 14 September 2020 - 10:30 WIB
WowKeren - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tak lepas dari pro dan kontra. Salah satu kritik datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menurutnya, Jakarta lebih membutuhkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro alih-alih PSBB. Kebijakan ini dinilainya lebih tepat karena dilihat per sektor yang menyebabkan penyebaran virus ini meluas.
"Jadi yang dibutuhkan Jakarta adalah pengelolaan mikro," kata dia dalam diskusi virtual Medcom ID, Minggu (13/9). Misalnya dengan meninjau rencana tempat hiburan atau sarana olahraga.
Airlangga menilai jika upaya untuk mengendalikan COVID-19 tidak diambil secara mikro maka akan terjadi kebijakan overdosis. Terlebih lagi perekonomian Jakarta memainkan peranan yang sangat penting untuk ekonomi nasional.
Sehingga jika kebijakan yang diambil kurang tepat tentunya akan berdampak pada ekonomi nasional. Menurutnya, yang perlu dievaluasi saat ini adalah kebijakan ganjil genap.
Sebab, Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya sempat menyoroti kenaikan kasus corona di ibu kota yang salah satunya disumbang dari angkutan umum. Sehingga alih-alih PSBB secara keseluruhan, Anies dinilai lebih baik melihat sektor mikro yang memang dianggap perlu untuk diketati.
"Jakarta butuh pengelolaan secara mikro seperti Jawa Barat. Jadi harus dilihat secara mikro," jelas Airlangga. "Di Jawa Tengah ini kan enggak terapkan PSBB. Nah jadi harus dilihat secara micro management itu penting jadi kita tahu sumbernya."
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya sebelumnya mengatakan jika ia tak akan mengikuti langkah serupa seperti Anies untuk menerapkan PSBB. Sebab menurutnya, PSBB bukan keputusan tepat untuk menekan penyebaran virus corona.
Ketika menerapkan PSBB, suatu wilayah harus siap dengan personel Satpol PP yang dimiliki. Hal ini diperlukan untuk melakukan pengawasan. Selain itu, PSBB juga akan membatasi mobilitas warga yang mana hal ini akan berdampak pada ekonomi mereka. Sehingga pemerintah daerah juga harus berani menjamin logistik dan ekonomi masyarakatnya ketika melakukan pembatasan.
(wk/zodi)
