Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menilai implementasi kebijakan yang memuat pendekatan kesetaraan gender masih menjadi masalah dalam setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
- Nidya Putri
- Kamis, 22 Oktober 2020 - 16:15 WIB
WowKeren - Pada Selasa (20/10) lalu, menandai sebagai satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam setahun tersebut, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menilai implementasi kebijakan yang memuat pendekatan kesetaraan gender masih menjadi masalah.
Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah mengungkapkan hal tersebut melalui keterangan tertulis dalam website resmi Komnas Perempuan, Kamis (22/10). "Komnas Perempuan juga mengamati bahwa implementasi kebijakan yang memuat pendekatan kesetaraan gender yang substantif masih menjadi persoalan," katanya.
Alimatul mengatakan, ketidaksetaraan gender itu tampak dari sejumlah kegiatan di tingkat kementerian yang mayoritas diisi laki-laki. Tak hanya itu, hal serupa juga terlihat dari minimnya jumlah perempuan dalam proses seleksi sejumlah lembaga independen oleh panitia seleksi, yang keanggotaan dari panitia tersebut ditunjuk Presiden.
"Juga, dalam lambannya penanganan pandemi COVID-19 dalam menyikapi kerentanan perempuan, seperti dalam hal kebijakan terkait layanan kesehatan reproduksi, termasuk kehamilan, melahirkan, dan keluarga berencana," ujarnya.
Ia menuturkan, kajian Komnas Perempuan mengenai dinamika keluarga di masa pandemi menunjukkan bahwa beban perempuan berlipat daripada laki-laki selama masa pandemi. Hal ini berkaitan dengan relasi di dalam keluarga yang masih dipengaruhi budaya patriarki.
"Upaya mengoreksi konstruksi ini tampaknya masih kurang masif dan efektif," paparnya. "Yang dilakukan melalui program di Kemen PPPA, bimbingan pra nikah di Kementerian Agama, dan integrasi pemahaman HAM dan gender di dalam pendidikan nasional dalam bimbingan Kementerian Pendidikan."
Alimatul pun mendesak pemerintah untuk mengembangkan kebijakan mengenai langkah afirmasi. Kebijakan itu untuk mencapai kesetaraan dan keadilan, sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi.
Sementara itu, seorang pengamat politik dari Unversitas Paramadina, Hendri Satrio juga sempat berkomentar terkait setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Terutama soal janji kampanye Jokowi-Ma'ruf saat Pilpres 2019 lalu apakah sudah terwujud?
(wk/nidy)
