Kepala BKN Bima Haria Wibisana menegaskan upaya pihaknya supaya seleksi CPNS-PPPK 2021 bisa dibuka maksimal 30 Juni 2021, yang ternyata karena alasan berikut ini.
- Elvariza Opita
- Selasa, 22 Juni 2021 - 12:29 WIB
WowKeren - Menjadi abdi negara dengan NIP alias aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi pekerjaan idaman banyak masyarakat Indonesia. Karena itulah tak heran jika kapan pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 sangat dinantikan.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) pun menekankan upaya pihaknya agar seleksi CPNS-PPPK 2021 bisa dimulai sebelum 30 Juni 2021. Pasalnya pemerintah memang menarget rekrutmen para abdi negara rampung pada Desember 2021 mendatang.
"Ini kami terus melakukan berbagai upaya agar 30 Juni sudah dibuka," terang Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada JPNN, Senin (21/6). "Kalau diundur akan membuat kesulitan anggaran."
Dijelaskan Bima, secara garis besar, hampir semua instansi baik di pusat dan daerah, sudah menyelesaikan proses entry data formasi. Sebanyak 13 instansi di pusat masih dalam proses melakukan entry data, sedangkan terdapat 9 instansi daerah yang masalah formasinya malah belum tuntas.
"Sembilan daerah ini masih melakukan revisi formasinya. Mudah-mudahan 23 Juni sudah selesai," ujar Bima, dikutip pada Selasa (22/6).
Lantas apakah pengumuman formasi akhir akan dilakukan menunggu kesembilan instansi daerah yang belum clear tersebut? Dijelaskan Bima mungkin BKN nanti akan terpaksa mengumumkan formasi terlebih dahulu tanpa kesembilan instansi daerah tersebut.
"Sembilan daerah itu terpaksa tidak bisa serentak pengumumannya," imbuh Bima. "Bersama 520 instansi yang sudah ready."
Bima menambahkan, pemerintah terus berupaya agar pembukaan seleksi CPNS dan PPPK 2021 bisa dilakukan secara serentak. Kecuali untuk instansi yang belum siap terpaksa ditunda sekitar 1-2 pekan.
Jumlah formasi dan persyaratan yang akan dibuka di seleksi CPNS-PPPK 2021 sendiri sudah mulai dibocorkan ke publik. Namun yang menjadi sorotan adalah gagalnya penyediaan 1 juta formasi PPPK guru yang sebelumnya dijanjikan menjadi jalan keluar untuk guru honorer.
(wk/elva)
