Varian COVID-19 Lambda Asal AS Mulai Merebak, Kemenkes Tegaskan Belum Masuk Indonesia
pixabay.com
Nasional
Mutasi Corona Masuk Indonesia

Belakangan ini, varian baru COVID-19 Lambda asal Amerika Serikat, mulai merebak ke sejumlah negara di dunia. Mengetahui hal tersebut, Kemenkes menegaskan bahwa varian itu belum masuk ke Indonesia.

WowKeren - Pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai negara dunia, membuat muncul sejumlah varian baru, salah satunya adalah Lambda asal Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, ada juga varian Delta asal India yang telah ditemukan di hampir seluruh negara yang menghadapi pandemi COVID-19.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa varian Lambda itu belum masuk ke Indonesia. Meski demikian varian Lambda telah ditemukan di 29 negara dunia, khususnya Amerika Selatan.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam sebuah keterangan pada Senin (28/6). "Belum masuk Indonesia ya sampai saat ini," ungkap Nadia.

Sementara itu, organisasi kesehatan dunia (WHO) telah memasukkan virus COVID-19 varian Lambda sebagai varian of concern (VOC) atau varian yang harus menjadi perhatian global. Berdasarkan keterangan dari WHO, varian Lambda ini pertama kali ditemukan di Peru, bahkan sejak April 2021, sebanyak 81 persen kasus COVID-19 merupakan varian asal AS tersebut.


Selanjutnya, varian Lambda itu menyebar ke Chile yang juga dilaporkan sebanyak 32 persen dari kasus COVID-19 dalam 60 hari terakhir. Adapun negara-negara lainnya yakni Argentina dan Ekuador, yang telah melaporkan peningkatan prevelensi varian baru.

WHO juga memaparkan bahwa garis keturunan Lambda ini membawa mutasi yang dapat meningkatkan penularan atau memperkuat ketahanan virus terhadap antibodi. Meski demikian, masih harus dilakukan dan perlu untuk dikaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian agar bisa lebih memahami varian Lambda ini.

Maka dari itu, Kepala Satgas Penanganan COVID-19, Ganip Warsito juga meminta agar pemerintah daerah (pemda) bisa benar-benar menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro secara ketat dan disiplin. Hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mengendalikan dan menekan angka penyebaran COVID-19 di tengah lonjakan yang terjadi.

"Kesulitan-kesulitan yang dialami dengan mikro hendaknya betul-betul dilaporkan dan bisa kemudian kita carikan jalan keluarnya," papar Ganip dalam Rapat Koordinasi Satgas COVID-19, Senin (28/6). "Karena sekali lagi, hulu inilah yang harus kuat, supaya hilirnya tidak menjadi keruh ataupun kolaps."

(wk/tiar)

You can share this post!

Related Posts