WowKeren - Taliban telah mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara Afghanistan pada Selasa (7/9) kemarin. Dipimpin oleh Perdana Menteri Mullah Mohammad Hassan Akhund, kabinet baru ini hanya diisi kaum laki-laki tanpa adanya kehadiran perempuan.

Jajaran kepemimpinan baru ini seluruhnya diisi oleh kalangan Taliban. Salah satunya bahkan termasuk dalam daftar buronan FBI, yakni Sirajuddin Haqqani yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. FBI bahkan sempat memasang imbalan USD 5 juta atau setara Rp 71,32 miliar untuk kepala Haqqani.

Sedangkan Perdana Menteri Akhund sendiri masuk dalam daftar sanksi PBB. Meski demikian, Akhund sangat dihormati di kalangan Taliban, termasuk oleh Haibatullah Akhunzada yang merupakan pemimpin tertinggi organisasi tersebut.

Sementara itu, Taliban juga mengembalikan pos Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan. Fungsi utama Kementerian tersebut adalah untuk mengawasi interpretasi Taliban terhadap hukum Islam.

Kabinet baru ini diketahui sangat didominasi oleh kelompok etnis Pashtun yang membentuk basis kekuatan asli Taliban tetapi yang hanya membentuk sekitar 40 persen dari populasi Afghanistan. Hanya ada tiga orang pejabat yang tampaknya berasal dari kelompok etnis lain.

Di sisi lain, Akhundzada selaku pemimpin tertinggi Taliban telah menyatakan bahwa para penguasa baru Afghanistan berkomitmen pada semua hukum internasional, perjanjian dan komitmen yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. "Di masa depan, semua urusan pemerintahan dan kehidupan di Afghanistan akan diatur oleh hukum Syariah yang suci," ujarnya dalam pernyataan pertama sejak Taliban merebut kekuasaan bulan lalu.

Amerika Serikat sendiri telah mengeluarkan pernyataan terkait pemerintahan baru Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban. AS menyoroti nihilnya pejabat perempuan dalam pemerintahan anyar tersebut.

"Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tidak ada wanita. Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Selasa malam. "Kami memahami bahwa Taliban telah menghadirkan ini sebagai kabinet sementara. Namun, kami akan menilai Taliban dengan tindakannya, bukan kata-katanya."