Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelecehan seksual di dalam transportasi umum. Meski begitu, rencana tersebut justru dinilai menyulitkan oleh Komnas Perempuan.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 13 Juli 2022 - 12:50 WIB
WowKeren - Pemprov DKI Jakarta berencana untuk memisah tempat duduk penumpang pria dan wanita dalam angkutan kota alias angkot. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelecehan seksual di dalam transportasi umum.
Meski begitu, rencana tersebut justru dinilai menyulitkan oleh Komnas Perempuan. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani lantas mengungkapkan sejumlah alasan pihaknya tak setuju dengan rencana itu.
Salah satunya adalah komposisi tempat duduk di dalam angkot. Andy menjelaskan bahwa kursi di dalam angkot didesain untuk 12 orang. Enam orang di bagian belakang sebelah kanan, dan empat orang di bagian belakang sebelah kiri. Lalu dua orang duduk di bagian depan di samping sopir.
"(Ada) 12 penumpang karena dua di samping sopir, 4-6 di belakang," ungkap Andy kepada awak media, Selasa (12/7). "Prinsipnya, siapa yang duluan sampai, dia bisa masuk dan berharap semoga bangku segera diisi agar bisa berangkat."
Andy menjelaskan apabila seluruh penumpang wanita hanya boleh duduk di kursi bagian belakang yang berkapasitas empat orang, maka hal ini akan membatasi penumpang wanita kelima yang harus menunggu angkot selanjutnya meski di kursi sebelah kanan masih ada tempat kosong. Begitu pula sebaliknya.
"Kebayang, rekan-rekan perempuan hanya bisa duduk empat orang, maka orang kelima harus menunggu angkot berikutnya. Demikian juga yang laki-laki. Kalau jadi orang ketujuh, harus tunggu angkot berikutnya, padahal baris di seberangnya ada ruang kosong," terang Andy.
Oleh sebab itu, rencana pengaturan tempat duduk itu dinilai akan menyulitkan para penumpang angkot, baik wanita maupun pria. Selain itu, rencana tersebut juga dinilai akan merugikan penyedia jasa.
"Model pengaturan ini tidak implementatif karena akan menyulitkan penumpang, apa pun jenis kelaminnya, dan menjadi kerugian bagi penyedia jasanya," ujarnya. "Kebayang ya, misal posisi 4 sudah penuh, sementara posisi 6 masih kosong, maka angkot akan menunggu penumpang yang harus pas jenis kelaminnya untuk bisa mengisi kursi kosong itu."
Tak hanya itu, rencana tersebut juga dinilai berpotensi menjadi peneguh budaya menyalahkan korban pelecehan. "Misalnya ia berkeras naik angkot karena sudah terlambat. Jika terjadi pelecehan seksual, ia yang dianggap bertanggung jawab. Karena kan sudah diatur seharusnya ia tidak duduk di deret tersebut," tukasnya.
(wk/Bert)
