Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menilai bahwa polemik Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bukan hal baru mengingat sudah dua tahun berjalan.
Banggar DPRD DKI memutuskan untuk memangkas jumlah anggota TGUPP yang mendampingi kinerja Gubernur Anies demi efisiensi anggaran. Namun rupanya biaya yang akan digelontorkan untuk mereka masih seperti tahun sebelumnya.
Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mengajukan anggaran 1 unit komputer mainframe senilai Rp 128,9 miliar. Pakar IT lantas menjelaskan apakah penggunaan komputer ini tepat atau tidak.
Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta memangkas jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020 dari yang sebelumnya 68 menjadi 50.
RAPBD DKI Jakarta 2020 mencatat pengadaan seperangkat komputer oleh BPRD yang menelan biaya Rp128,9 miliar. Nominal yang fantastis itu belakangan menjadi perdebatan alot di DPRD DKI.
Lewat sebuah konferensi pers pada Jumat (6/12), Pimpinan dan Anggota Komisi C DPRD DKI mengklarifikasi soal pengadaan komputer bernilai Rp128,9 miliar. Namun konpers ini justru tak dihadiri Anthony PSI.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta F-PSI, Anthony Winza Prabowo, menyoroti perihal pengadaan 1 unit komputer yang menelan anggaran hingga Rp128,9 miliar. Namun Anthony justru menuai kritik dari rekan se-komisinya.
Mantan staf Ahok kembali menemukan kejanggalan anggaran yang kali ini ada di lingkup Komisi E. Dalam anggaran tersebut tertulis pembangunan lab fisika-kimia di SMK Pariwisata yang menghabiskan dana lebih dari Rp 106 miliar.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anthony Winza Prabowo, mempertanyakan nilai anggaran pengadaan satu unit komputer senilai Rp 128,9 miliar di RAPBD 2020.
Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies Baswedan menuai polemik dengan anggaran fantastis yang mencapai Rp 19,9 miliar untuk tahun depan.
PSI menyayangkan Pemprov DKI Jakarta yang terkesan lebih memprioritaskan penyelenggaraan Formula E alih-alih memenuhi kebutuhan masyarakat Ibu Kota. Dikritik demikian, begini pembelaan Anies.
PSI kembali menyoroti anggaran untuk Formula E yang akan diselenggarakan 2020. Mereka menyayangkan karena anggaran tersebut lebih besar bahkan mengalahkan program prioritas seperti rehab sekolah.
Massa yang tergabung Aliansi Masyarakat membela William PSI dengan berdemo di depan gedung DPRD DKI. Selain itu, mereka juga menganugerahi William dengan simbol sisir jumbo karena berhasil menyisir anggaran DKI.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Transparansi berdemo di depan Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada hari ini (4/12) untuk memberikan dukungannya kepada politisi PSI, William Aditya Sarana.
Politikus PSI William yang mengunggah kejanggalan RAPBD DKI Jakarta telah divonis bersalah. Meski begitu BK DPRD mengapresiasi sikap berani dan kritis William tersebut.
Anggota DPRD F-PSI, William Aditya Sarana, dilaporkan ke Badan Kehormatan lantaran diduga melanggar kode etik usai membongkar kejanggalan RAPBD DKI Jakarta 2020 di media sosialnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik menyarankan Partai Solidaritas Indonesia untuk menyampaikan penolakan terhadap APBD melalui forum, bukan ke media.
Disdik DKI Jakarta dituding memotong anggaran sebesar Rp455 miliar yang semula untuk merehabilitasi sekolah demi perhelatan Formula E 2020. Belakangan isu menghebohkan ini diklarifikasi pihak Disdik.
Tagar #ErnestPrakasaNyebarHoax ramai dibicarakan setelah Ernest menyentil Pemprov DKI Jakarta yang disebut memangkas anggaran rehabilitasi sekolah demi penyelenggaraan Formula E.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Jakarta sendiri memiliki 57.000 mata anggaran. Sehingga wajar jika terdapat 1-3 kesalahan. Menurut Jokowi, tak mudah mengontrol anggaran sebanyak itu.