Direktur PSHK FH UII Allan Fatchan Ghani menilai polisi seharusnya fokus pada tugasnya untuk mengendalikan jalannya demo agar tidak terjadi tindak anarkisme.
Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Jhonny Edison Isir membantah kabar soal pihaknya memaksa masuk dan menangkap 16 relawan medis di posko medis pada aksi demo Tolak Omnibus Law, Kamis (8/10) lalu.
Polisi telah menangkap perempuan berinisial VE (36) pemilik akun Twitter @videlyae yang diduga menyebarkan hoaks terkait UU Cipta Kerja yang memprovokasi masyarakat.
Poin yang dinilai 'bermasalah' kembali ditemukan dalam UU Cipta Kerja, kali ini poin tersebut menyebutkan jika paranormal dan dukun bayi dalam kategori jasa pelayanan kesehatan medis.
Imbauan melibatkan masyarakat dalam menyusun aturan turunan UU Ciptaker ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Jokowi pun turut menyinggung soal opsi penerbitan Perppu.
Sang kepala negara mengklarifikasi tudingan bahwa UU Cipta Kerja Omnibus Law mengkapitalisasi atau mengomersilkan sektor pendidikan. Begini penjelasan Jokowi selengkapnya.
Jokowi menilai demo penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law dilatarbelakangi banyaknya hoaks dan informasi salah yang beredar. Dalam konferensi pers resminya Jokowi pun mengklarifikasi hal itu.
Presiden Joko Widodo akhirnya membeberkan alasan di balik pembentukan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang saat ini menuai protes besar-besaran dari masyarakat, termasuk untuk memberantas operasi.
Baleg DPR RI yang bertanggung jawab dalam merumuskan UU Cipta Kerja Omnibus Law memberi klarifikasi perihal sengkarut naskah regulasi di Sidang Paripurna.
Kemenkominfo lewat badan siber AIS diisukan akan memblokir akses media sosial di tengah ramai unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja. Menkominfo Johnny G Plate pun memberi klarifikasi soal isu ini.
KSP menyebut Presiden Joko Widodo menggugurkan opsi penerbitan Perppu terkait upaya membatalkan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Jokowi juga meminta agar seluruh kepala daerah 1 suara soal regulasi ini.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berjanji untuk memenuhi semua tuntutan buruh yang menggelar aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Gedung Negara Grahadi, Kamis (8/10) kemarin.
Demi menolak pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law, buruh menggelar aksi mogok kerja nasional sejak Selasa (6/10) dan berdemo di jalan. Lantas apa langkah buruh selanjutnya?
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat sebanyak empat jurnalis menjadi korban kekerasan saat meliput jalannya aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (9/10).
Gubernur DKI Jakarta itu malah memberikan jawaban tenang ketika mendapati Ibu Kota porak-poranda dan merugi sampai Rp 45 miliar karena unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.
Aksi demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di DKI Jakarta berakhir dengan kericuhan, total ada 20 halte TransJakarta yang rusak hingga alami kerugian puluhan miliar.
Ada jurnalis yang menjadi korban kekerasan aparat keamanan saat meliput demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja, polisi langsung berikan saran ini.
Sang Ketua DPR RI akhirnya memberi saran agar UU Cipta Kerja Omnibus Law bisa diterima oleh publik. Yakni dengan dilibatkan dalam pembahasan aturan turunannya.
pengamat menilai tak seharusnya pejabat negara mengeluarkan pernyataan yang tendensius sebab pernyataan semacam itu justru akan memancing keributan di tengah publik
Sebuah video yang menampilkan sekelompok polisi memaksa masuk ke Kampus Unisba untuk mencari massa aksi tolak UU Cipta Kerja dan memukul satpam viral di media sosial.