Diisukan Dapat Tawaran Jabatan Dari Pemerintah Jelang Demo Omnibus Law, Presiden KSPI Bilang Begini
Nasional

Diisukan Dapat Tawaran Jabatan Dari Pemerintah Jelang Demo Omnibus Law, Presiden KSPI Bilang Begini

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal diundang Jokowi ke Istana pada saat Rapat Paripurna DPR RI yang mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU berlangsung.

Surat Menaker Soal Omnibus Law: Hati Saya Bersama Pekerja Dan Pengangguran
Nasional

Surat Menaker Soal Omnibus Law: Hati Saya Bersama Pekerja Dan Pengangguran

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menulis surat terbuka bagi para pekerja dan pengangguran, bahas soal Omnibus Law hingga alasan dibalik pengesahannya.

Singgung Oligarki Politik, MUI Kecewa RUU Ciptaker Akhirnya Disahkan
Nasional

Singgung Oligarki Politik, MUI Kecewa RUU Ciptaker Akhirnya Disahkan

Pengesahan RUU menjadi UU tersebut memberikan kesan jika para wakil rakyat hanya mengutamakan aspirasi dari segelintir orang alih-alih masyarakat banyak.

UU Ciptaker Disahkan, Pemerintah Akan Jamin Pekerja Korban PHK?
Nasional

UU Ciptaker Disahkan, Pemerintah Akan Jamin Pekerja Korban PHK?

Pemerintah memastikan bahwa orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan dapat jaminan sampai mereka bisa kembali bekerja. Jaminan tersebut diatur melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Omnibus Law Disahkan, Pasal-Pasal Kontroversial Ini Buat Pekerja Makin Sengsara
Nasional

Omnibus Law Disahkan, Pasal-Pasal Kontroversial Ini Buat Pekerja Makin Sengsara

DPR resmi mengesahkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law pada Senin (5/10). Berikut pasal-pasal kontroversial yang paling banyak disorot karena dinilai merugikan pekerja.

Alasan DPR RI Kebut Pengesahan Omnibus Law UU Ciptaker
Nasional

Alasan DPR RI Kebut Pengesahan Omnibus Law UU Ciptaker

Sebanyak tujuh fraksi di DPR RI menyetujui pengesahan RUU Ciptaker tersebut, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Hanya fraksi PKS dan Demokrat saja yang menolak pengesahan tersebut.

Kantongi Izin Sultan, Buruh di Yogya Gelar Demo Tolak UU Ciptaker
Nasional

Kantongi Izin Sultan, Buruh di Yogya Gelar Demo Tolak UU Ciptaker

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mempersilahkan sejumlah elemen masyarakat, termasuk para buruh menggelar aksi demonstrasi menentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja, pada 6-8 Oktober 2020.

Pemangkasan Pesangon di Omnibus Law Jadi Sorotan, Ternyata Ini Alasan Pemerintah
Nasional

Pemangkasan Pesangon di Omnibus Law Jadi Sorotan, Ternyata Ini Alasan Pemerintah

Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede menyebut pemangkasan gaji tersebut tidak akan merugikan para buruh.

Ketua DPR Puan Maharani Diduga Matikan Mikrofon Anggota Dewan Yang Tolak Omnibus Law
Nasional

Ketua DPR Puan Maharani Diduga Matikan Mikrofon Anggota Dewan Yang Tolak Omnibus Law

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani diduga mematikan mik anggota dewan dari Fraksi Demokrat yang sedang menyampaikan kritik soal Omnibus Law.

RUU Cipta Kerja Omnibus Law Sah Jadi UU, Tagar-Tagar Penolakan Kuasai Trending Topic Indonesia
Nasional

RUU Cipta Kerja Omnibus Law Sah Jadi UU, Tagar-Tagar Penolakan Kuasai Trending Topic Indonesia

DPR akhirnya mengesahkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law dalam Sidang Paripurna pada Senin (5/10). Hal ini langsung diikuti penolakan besar-besaran, termasuk lewat tagar di Twitter.

RUU Cipta Kerja Omnibus Law Sah Jadi UU, Fraksi Rakyat Serukan Mosi Tidak Percaya
Nasional

RUU Cipta Kerja Omnibus Law Sah Jadi UU, Fraksi Rakyat Serukan Mosi Tidak Percaya

Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) yang tersusun atas berbagai lapisan masyarakat terus menyuarakan mosi tidak percaya terhadap DPR dan Pemerintah yang sudah mengesahkan RUU Cipta Kerja.

RUU Cipta Kerja Omnibus Law Jadi UU: Disepakati 7 Partai dan Bikin Demokrat Walk Out
Nasional

RUU Cipta Kerja Omnibus Law Jadi UU: Disepakati 7 Partai dan Bikin Demokrat Walk Out

RUU Cipta Kerja terus menuai pro dan kontra di kalangan buruh, namun DPR RI resmi menjadikannya UU dalam sidang Paripurna pada Senin (5/10). Total 7 partai sepakat dengan RUU itu.