Petisi yang telah ditandatangani lebih dari 1.500 orang itu mengatakan bahwa TV One dinilai menyebarkan kabar bohong, propaganda, dan fitnah yang berujung perpecahan nasional.
- Tim WowKeren
- Sabtu, 12 Juli 2014 - 02:00 WIB
WowKeren - Selain mengalami penurunan nilai saham, dampak krusial dari "salah" pemberitaan mengenai hasil quick count Pemilu Presiden terus memberi dampak buruk kepada TV One. Kini malah muncul petisi permintaan mencabut ijin penyiaran TV One.
Petisi yang telah ditandatangani lebih dari 1.500 orang itu mengatakan bahwa TV One dinilai menggunakan frekuensi berjaringan secara sistematis, terencana, sporadis, dan cukup lama menyebarkan kabar bohong, propaganda, dan fitnah yang bisa mengarah kepada perpecahan nasional. "Saya semakin prihatin dengan lembaga penyiaran, bukannya mencerdaskan masyarakat, malah menjadi propaganda politik. Mereka hanya menyebarkan opini tanpa opini pembanding," kata Teuku Kemal Fasya, pencetus petisi tersebut, Jumat, 11 Juli, kepada media.
Selain petisi dari Teuku Kemal, petisi serupa juga dikeluarkan Asep Hakim yang meminta KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mencabut izin penyiaran TV One dan Metro TV. "Kami sudah gerah dengan keberpihakan media," tulis Asep dalam judul petisinya.
Ketua Yayasan Pantau, Iman Shofwan, meminta KPI dan Dewan Pers menindak pemilik media partisan. "Mereka (pemilik media) merusak idealisme wartawan- wartawan muda. Banyak keluhan dari wartawan-wartawan muda yang kesulitan menembus narasumber dari kelompok lain. Mereka tak lagi dipercaya bisa independen," tulisnya dalam pengantar petisi.
Sementara itu, perwakilan perusahaan induk TV One, Visi Media Tbk (VIVA), Neil Tobing malah mengaku belum tahu adanya petisi online yang meminta izin frekuensi TV One dicabut. Dia malah menyebut TV One memiliki rating tinggi diantara TV lainnya.
"TV One tertinggi ratingnya di industri mengalahkan tv entertainment. Kemarin juga begitu walaupun sedikit mengulas pilres. Masyarakat kita sudah pintar memilah apa yang mereka tonton," ungkapnya.
Mengenai rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang meminta pemerintah mengevaluasi izin frekuensi televisi milik keluarga dan politisi Bakrie, Neil mengatakan, "Tanya ke KPI saja, apa dasarnya membuat rekomendasi dan siapa saja yang diulas. Saya belum baca."
(wk/)
