WowKeren - Baru-baru ini santer diberitakan jika pemerintah telah memutuskan untuk mengambil alih penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang selama ini ditangani swasta. Langkah pemerintah ini pun menuai pro dan kontra dari masyarakat khususnya penolakan dari para pengusaha penyelenggara umroh.

Meski sudah final, keputusan tersebut rupanya dinilai tidak tepat. Wakil Ketua Komisis VIII, Sodik Mudjahid menyebutkan, kebijakan itu akan membuat banyak perusahaan gulung tikar dan akibatnya dapat menambah jumlah pengangguran.

"Ini akan mematikan ekonomi mereka, kan di mana-mana setiap kementerian tugasnya hanya memantau, kalau mau mereka itu dibina dibesarkan oleh pemerintah dan pemerintah melakukan pengawasan," kata Sodik seperti dilansir dari Okezone, Senin (14/12). "Kalau ada pelanggaran pemerintah bisa cabut akreditasi penyelenggara umrah atau diakreditasi ulang."

Pengambilalihan itu dilakukan terkait adanya laporan tentang beberapa kasus penyelenggara umroh ilegal hingga penelantaran jamaah. Meski begitu, proses ambil alih ini tidak terburu-buru dan akan dilakukan secara bertahap.