WowKeren - Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo sempat mengkritik DPR soal undang-undang. Saat itu Jokowi mengungkapkan bahwa DPR lebih baik membuat sedikit undang-undang tapi berkualitas, ketimbang hanya sekedar menghasilkan banyak undang-undang.

"DPR tidak usahlah produksi undang-undang terlalu banyak. Tiga sampai lima undang-undang dalam setahun cukup," ujar Jokowi di Balai Kartini, Jakarta. "Namun kualitasnya betul-betul baik. Bukan kuantitas. Jumlah 40 atau 50 undang-undang untuk apa?"

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon merasa kritikan Jokowi tersebut tak masuk akal. Menurutnya, pemerintah sendiri juga banyak mengusulkan undang-undang kepada DPR.

"Presiden harus tahu mekanisme pembuatan undang-undang, jangan asal ngomong," ujar Fadli di Matraman, Jakarta, pada Rabu (30/3/2016). "Pemerintah kan juga pengusul undang-undang."

"Pak Jokowi mengatakan empat sampai lima undang-undang aja," tambahnya. "Lah, usul pemerintah aja ada sepuluh. Gimana sih, matematika-nya di mana?"

Selain itu Fadli Zon juga menjelaskan bahwa penerbitan undang-undang juga melibatkan pemerintah bukan hanya DPR. "Jadi persetujuan jumlah UU bukan keputusan sepihak dari DPR, ada wakil pemerintah di situ," tandasnya.

Fadli Zon mengaku setuju dengan pernyataan Jokowi bahwa undang-undang yang diterbitkan haruslah berkualitas. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan DPR telah dibahas dan disepakati bersama dengan pemerintah.