Usai Presiden Jokowi meneken UU IKN, kini proyek pembangunannya akan segera dimulai. Jokowi pun memaparkan hal-hal yang akan dilakukan dalam proses pembangunan Ibu Kota Baru tersebut.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Rabu, 23 Februari 2022 - 15:47 WIB
WowKeren - Seperti yang diketahui, pembangunan proyek Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) telah dimulai usai Presiden Joko Widodo meneken secara resmi Undang-Undang (UU). Jokowi mengatakan bahwa pembangunan kawasan IKN Nusantara akan dimulai dari pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
Namun sebelum KIPP dibangun, Jokowi memerintahkan untuk terlebih dahulu melakukan reboisasi atau penghijauan hutan setempat. Selanjutnya, pembangunan akan dilanjutkan dengan pembuatan infrastruktur dasar, wilayah hijau dan biru kota, kompleks pemerintahan, perkantoran, beserta sarana dan prasarananya.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa banyak masukan dari publik yang diterima oleh pemerintah terkait pemindahan dan pembangunan IKN baru itu. Maka dari itu, semua pihak diharapkan bisa bekerja sama secara terintegrasi, multidisipliner, dan melibatkan pemikiran dan solusi terbaik, baik oleh anak-anak bangsa maupun sumbangan dari masyarakat dunia.
"Hal ini kita jadikan sebagai pekerjaan besar bersama yang membutuhkan kontribusi, peranan dan kerja sama dari kita semua juga dibutuhkan pendekatan non-business as usual, kinerja tim terbaik, perencana dan perancang kota, arsitek, insiyur, ahli lingkungan, sosial, ekonomi, budayawan," tutur Jokowi saat memberikan keynote speech pada talkshow "Menuju Ibu Kota Baru" yang disiarkan melalui Kanal YouTube Radio Republik Indonesia (RRI), Rabu (23/2).
Di sisi lain, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan pentingnya keikutsertaan masyarakat asli Kalimantan dalam urusan pembangunan dan perencanaa IKN Nusantara. Maka dari itu, harus ada kebijakan yang dapat menyesuaikan dengan yang dibutuhkan masyarakat agar keberadaan masyarakat Kalimantan tidak terpinggirkan dengan adanya IKN.
"Kebijakan afirmatif untuk masyarakat. Pembangunan IKN dan modernisasi agar tidak mengalienasi mereka," terang Moeldoko dalam acara yang sama. "Jadi jangan sampai meminggirkan mereka. Ini hal-hal penting yang perlu kita serap agar sebuah kebijakan itu betul-betul bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat lingkungan di situ."
Selain itu, Moeldoko juga menerangkan permasalahan kebudayaan setempat tidak boleh luput dari pembahasan. Dengan keberadaan IKN Nusantara, selain menjadi solusi bagi pemerintah, juga harus memberikan manfaat lebih pada masyarakat Kalimantan. Ia lantas berharap masyarakat setempat bisa berperan aktif.
(wk/tiar)
