WowKeren - Kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dalam kontrak perpanjangan PT Freeport masih terus bergulir. Mengenai hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli pun menilai jika kasus tersebut layaknya sebuah sinetron yang tengah menceritakan persaingan geng yang berebut saham.

"Saya pernah katakan ini bagaikan sinetron," ungkap Rizal di Kantor Presiden Rabu (3/12). "Kita anggap saja ini perebutan antar geng yang berebut saham, daging lah, kue lah."

Dia juga menekankan jika kunci dalam perdebatan ini seharusnya adalah apakah rayat Indonesia bisa menuju ke arah yang lebih baik atau tidak. Apalagi sejak awal Presiden Joko Widodo telah menegaskan empat syarat yang harus dipenuhi Freeport.

Salah satu syarat menyebutkan jika Freeport diharuskan membayar royalti lebih tinggi, 6 hingga 7 persen. Selain itu, Freeport juga harus bertanggung jawab mengenai masalah limbah yang mereka hasilkan. Pembangunan smelter dan soal divestasi juga menjadi dua syarat lainnya.

Rizal juga menegaskan jika di balik perdebatan sengit tadi malam, seharusnya seluruh pihak harus melihat ke arah yang benar. Di mana seharusnya perpanjangan kontrak ini membuat Indonesia mendapatkan manfaat yang lebih besar, bukannya dirugikan seperti yang terjadi selama ini.