WowKeren - Penertiban kawasan Kalijodo, Jakarta Utara oleh pemerintah DKI Jakarta mendapat beragam reaksi dari warga. Mengaku diperlakukan tak adil, mereka juga merasa dianggap sebagai anak haram oleh Gubenur DKI, Ahok.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, warga Kalijodo merasa kecewa dengan datangnya sejumlah personel gabungan dengan senjata laras panjang tanpa pemberitahuan. Tak hanya itu saja, mereka juga mencemaskan nasib para keluarga di Kalijodo yang bakal mengalami penggusuran dan menambah daftar panjang pengangguran.

"Kami warga yang taat bayar pajak. Namun selama ini kami dianggap anak haram (oleh Ahok). Padahal kami punya kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)," ujar salah satu warga, Leonard Eko Wahyu. "Kami, warga Kalijodo, sebenarnya bingung. Kami tidak pernah dihubungi oleh Ahok terkait penggusuran ini. Yang preman itu kami atau pemda?"

Leonard yang baru saja mengadu ke Komas HAM itu merasa tak ada pemberitahuan sebelumnya jika Kalijodo akan dialih fungsikan sebagai ruang terbuka hijau. Selain itu, menurut Leonard adanya lokalisasi di daerah tersebut juga seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah yang dianggap gagal memfasilitasi pendidikan dan lapangan kerja.

"Kami tidak pernah tahu ada ruang terbuka hijau di kawasan kami," lanjutnya. "Dari tahun 1928 Kalijodo adalah daerah hunian. Perjudian juga sudah tidak ada sejak 15 tahun lalu."

Sementara itu, Ahok memang sudah tak sabar ingin secepatnya membongkar kawasan Kalijodo dan mengembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau. Ahok juga telah mendapatkan informasi terkait bos-bos besar yang menjalankan bisnis usaha ilegal di sana.