WowKeren - Ribuan sopir angkutan umum, mulai dari taksi hingga bajaj, tengah melakukan mogok kerja sekaligus unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut agar penyedia jasa ojek online ditutup karena merugikan pihak angkutan umum.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun langsung angkat bicara tentang demo tersebut. Menurutnya, imbauan pemerintah agar penyedia jasa taksi atau ojek online mengikuti aturan dari Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI sudah dilayangkan namun tak digubris.

"Kita sudah tekan Uber, kalau mau dia harus sesuai Dishub," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/3). "Kita bukan mau melarang, kan memang zaman ada yang berbasis aplikasi. Tapi kamu mesti ikut aturan kita. Kalau nggak, kasihan perusahaan taksi, penumpangnya berkurang. Sopir taksi juga penghasilan berkurang."

Pihak Dishubtrans DKI telah beberapa kali melarang adanya ojek atau taksi online itu. Namun, mereka tak mudah untuk dideteksi dan ditindak. Penyedia jasa ojek online seharusnya melakukan pendataan di Dishubtrans, diberi stiker atau tanda khusus.

Mereka juga harus membayar pajak seperti kendaraan umum lainnya. "Di luar negeri misalnya, di Singapura. Uber taksi, Grab taksi ada nggak? Ada. Tapi mereka mobil, taksinya didaftarin. Dia tempel (stiker penanda taksi). Kategori apa? Plat kuning berarti kamu mobil rental," jelas Ahok.

"Kamu rental ya mesti bayar pajak juga. Boleh nggak ada mobil rental di Jakarta? Boleh. Tapi mesti ada pajak, semua mesti ada," sambung Ahok. Ahok bahkan mengungkapkan akan melakukan jebakan untuk pihak ojek online seperti layaknya cara untuk meringkus prostitusi online.