WowKeren - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengirimkan surat pada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar mau mengevaluasi kebijakan Illegal Fishing yang dibuatnya. Permintaan JK ini menyusul kunjungannya dari Maluku dan Sulawesi Utara. Menurut JK, kebijakan Menteri Susi tentang moratorium kapal asing, pelarangan transhipment, dan pengaturan sertifikasi kapal mempengaruhi perekonomian di Maluku dan Sulawesi Utara.

"Dari hasil kunjungan di Tual dan Bitung, Pak JK mendapat masukan dan menemukan banyak hal," ujar Husain Abdullah, juru bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Pak JK tetap mendukung kebijakan Illegal Fishing, tapi minta dievaluasi."

Menteri Susi mengaku telah menerima surat sepanjang tiga halaman tersebut dari JK tertanggal 22 Maret. Surat tersebut memintanya untuk mengevaluasi kebijakan tentang Illegal Fishing.

Namun, Menteri Susi tetap pada pendiriannya. Ia mengaku tak akan melakukan evaluasi terhadap kebijakannya tentang Illegal Fishing.

Menurutnya, kebijakan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. "Soal moratorium kapal asing, itu sudah sejalan dengan Perpres tentang Daftar Negatif Investasi sektor perikanan," ujar Menteri Susi pada Senin (28/3/2016) seperti dilansir Tempo.

"Selama 10 tahun ini, tidak pernah ada ekspor ikan dari Ambon," ungkapnya. "Kok sekarang bilang ada penurunan?"