WowKeren - Wacana tentang penghapusan Ujian Nasional 2017 mendatang menuai pro-kontra dari sejumlah kalangan. Pihak DPR sendiri kabarnya akan segera memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk memberikan keterangannya.

Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan jika Komisi X ingin mengetahui apakah moratorium UN sudah dikaji secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Mereka juga meminta penjelasan mengenai rencana kedepan.

"Apakah proses pengambilan kebijakan moratorium UN sudah melibatkan para pemangku kepentingan," ujar Teuku Riefky. "Bagaimana rencana relokasi anggaran UN Tahun 2017, bagaimana langkah mendatang terhadap evaluasi peserta didik dan satuan pendidikan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan."

Teuku Riefky sendiri berpendapat jika keputusan penghapusan UN itu dinilai tergesa-gesa. "Alangkah baiknya kebijakan pendidikan nasional yang akan diputuskan sudah melalui proses yang matang dan diputuskan pada saat situasi dan kondisi yang sebagian besar pemangku kepentingan sudah memahaminya," terangnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sudah sempat buka suara terkait wacana penghapusan UN tersebut. Menurutnya hal itu baru bisa diputuskan usai menggelar rapat terbatas (ratas).