WowKeren - Baru-baru ini di media sosial beredar foto anggota Front Pembela Islam (FPI) yang tengah berlatih dengan personel TNI. Postingan yang diunggah oleh akun DPP FPI rupanya menuai polemik.

Hal tersebut menjadi perdebatan di kalangan anggota DPR dan juga LSM. Tidak hanya itu, pihak Istana kabarnya juga sempat meminta klarifikasi dari Pangdam Siliwangi.

Menanggapi isu tersebut, pihak TNI akhirnya memberikan penjelasan. Menurut Letkol Arah M Desi Ariyanto mengatakan jika kegiatan tersebut bukanlah pelatihan militer melainkan latihan bela negara. "Bersama ini perlu disampaikan bahwa seluruh kegiatan latihan tersebut bukanlah latihan militer, tetapi latihan bela negara," ujarnya.

Meski begitu, dari hasil investigasi diketahui adanya kesalahan prosedur. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, Dandim 06/03 Lebak seharusnya melapor kepada Danrem 064/Maulana Yusuf kemudian dilanjutkan ke Kodam III Siliwangi.

Akibat kesalahan tersebut, Panglima Kodam III/Siliwangi, Mayor Jenderal Muhammad Herindra mengatakan jika pihaknya telah menjatuhkan sanksi pada Dandim Lebak. Ia dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh personel baru.

"Yang dilakukan Kodim Lebak, khususnya Koramil Cipanas, itu tidak melalui SOP yang berlaku, maka Dandim Lebak saya copot," ujar Herindra. "Sementara SOP saja yang tidak ditaati (Dandim Lebak). Besok ada pelantikan pejabat yang baru, Letkol Safta."

Mayjen Herindra menjelaskan jika pelatihan bela negara itu adalah hal setiap negara. Meski begitu, jika memang ada ormas yang tidak pro dengan Pancasila maka itu akan menjadi pertimbangan tersendiri.

"Kalau ada ormas tidak pro Pancasila, (tidak) pro UUD 45, (tidak) pro Bhinneka Tunggal Ika, akan saya pertimbangkan itu (untuk melatih). Ormas manapun berhak membela negara, yang tidak pro NKRI tidak akan saya latih," terangnya. "Untuk belajar (bela) negara bisa dilakukan setiap warga negara, termasuk LSM. Tentunya LSM yang pro NKRI, pro Pancasila, pro UUD 45, pro Bhinneka Tunggal Ika, itu yang akan kita latih."