Berikut penjelasan dari Presiden terkait jumlah pungutan liar yang mencapai jumlah milyaran.
- Tim WowKeren
- Senin, 20 Maret 2017 - 10:03 WIB
WowKeren - Menko Polhukam Wiranto sebelumnya menyatakan pihaknya sudah menerima sekitar 22 ribu laporan yang disampaikan melalui situs, pesan atau melalui layanan telepon. Pada Januari lalu, Satgas Saber sudah melakukan 81 OTT (Operasi Tangkap Tangan). Pelabuhan menjadi salah satu fokus Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar).
Pada Oktober 2016, tim tersebut melakukan OTT di Otoritas Pelabuhan Belawan dan menyita uang Rp 355 juta terkait dengan jasa bongkar muat barang. November lalu, Saber Pungli menangkap petugas yang menerima pungli di dalam bongkar muat kontainer di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Presiden Joko Widodo menilai hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungli di Pelabuhan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur menunjukkan bahwa Saber Pungli terus bekerja terkait dengan dugaan pidana tersebut. Selain itu Presiden juga menilai uang hasil sitaan dalam operasi itu tak mencerminkan nilai uang secara keseluruhan.
Diketahui, Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur bersama Bareskrim Polri berhasil melakukan OTT terhadap 13 pelaku pungli di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudra Sejahtera (Komura) di Samarinda, di Pelabuhan Pelaran, Samarinda, Kalimantan Timur pada pekan lalu. Dari operasi itu, terdapat uang Rp 6,1 miliar dan dokumen yang disita.
Presiden menilai angka Rp 6,1 miliar hasil dari OTT di pelabuhan itu adalah nilai yang besar dan sudah diperhatikan lama. "Itu yang ketahuan lho ya. Hati-hati, saya ingatkan," tutur Presiden," kata Presiden yang dikutip dalam situs Sekretariat Kabinet, Senin (20/3).
Dia mengingatkan agar semua pihak dapat memberikan pelayanan bongkar muat dengan baik dan cepat. Jokowi juga memastikan Saber Pungli terus bekerja terkait dengan tindak pidana tersebut. Penindakan OTT di Palaran dinilai sebagai upaya untuk merespons tingginya kasus pungli terhadap bongkar muat barang di Terminal Peti Kemas Palaran.
Biaya bongkar muat yang terlalu tinggi di terminal itu banyak dikeluhkan para pengguna jasa pelabuhan. Mereka menilai banyak komponen yang harus dibayar padahal pungutan itu tidak ada hubungannya dengan aktivitas bongkar muat.
(wk/)