WowKeren - Mantan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru-baru ini mengungkap kekhawatiran jika pemerintah melakukan penyalahgunaan wewenang. Ia bahkan mengimbau masyarakat untuk mengawasi pemegang kekuasaan.

Menanggapi ucapan SBY itu, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan jika saat ini tidak ada kekuasaan absolut. Mengingat semua pihak bisa melihat kinerja pemerintah dan mengkritisinya.

"Sangat berlebihan," ujar Jokowi. "Saya sampaikan, bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak, kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR, pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa mengawasi langsung."

Tidak hanya itu, Jokowi juga berkomentar terkait ucapan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Seperti diketahui politikus senior itu sebelumnya mengkritisi tentang presidential threshold 20 persen dan menyebutnya sebagai lelucon politik semata.

"Jadi terkait sikap Gerindra, Demokrat, PAN, PKS itu satu terkait UU Pemilu yang baru disahkan DPR. Presidential threshold 20 persen lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia, saya tak mau terlibat," jelasnya. "Mengingatkan rekan-rekan di kekuasaan, bahwa demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada rules of the game dan harus adil dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara."

Jokowi sendiri mengatakan jika presidential threshold tersebut sebenarnya telah terjadi dua kali. Oleh karenanya ia merasa heran, mengapa hal tersebut baru menuai polemik sekarang.

"Kita sudah mengalami dua kali presidential threshold 20 persen sejak pemilu 2009 dan 2014, kenapa dulu tidak ramai?" tanya Jokowi. "Saya ingin berikan contoh, kalau nol persen, kemudian satu partai mencalonkan kemudian menang, coba bayangkan nanti di DPR, di parlemen. Kita dulu yang 38 persen saja kan waduh. Ini proses politik yang rakyat harus mengerti."

Sementara itu, SBY dan Prabowo sendiri diketahui telah melakukan pertemuan di Cikeas, Kamis (27/7). Kedunya dilaporkan membahas berbagai isu termasuk tentang UU Pemilu.