WowKeren - Presidential Threshold 20 persen yang ditetapkan beberapa waktu lalu menuai kecaman dari sejumlah pihak. Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan jika dirinya justru heran mengapa hal tersebut dipermasalahkan. Mengingat hal yang sama telah terjadi sebelumnya.

"Kita sudah mengalami dua kali presidential threshold 20 persen sejak pemilu 2009 dan 2014, kenapa dulu tidak ramai?" tanya Jokowi. "Saya ingin berikan contoh, kalau nol persen, kemudian satu partai mencalonkan kemudian menang, coba bayangkan nanti di DPR, di parlemen. Kita dulu yang 38 persen saja kan waduh. Ini proses politik yang rakyat harus mengerti."

Pernyataan Jokowi tersebut rupanya juga telah didengar oleh pihak Partai Demokrat. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan jika pendapat tersebut justru menggelikan lantaran norma yang digunakan pada pemilu sebelumnya sangat berbeda.

"Sungguh menggelikan apa yang disampaikan Pak Jokowi terkait penetapan presidential threshold dalam UU Penyelenggaraan Pemilu," jelasnya. "Akal dan nalar sehat, sangat jelas dapat menjelaskan, bagaimana menetapkan presidential threshold di kala Pileg dan Pilpres dilakukan serentak."

Didik menuturkan jika pemilu pada 2014 lalu tindak bisa dijadikan landasan pada presidential threshold 2019. "Dengan melandaskan Pilpres 2019 kepada hasil Pileg 2014, memberikan makna bahwa siklus kepemimpinan nasional yang selama ini dalam ketatanegaraan dan konstitusi kita selama 5 tahun, akan bisa bergeser kepada siklus 10 tahun. Tentu kalau ini yang terjadi maka akan melanggar konstitusi kita," imbuhnya,

Lebih lanjut, Didik mengatakan jika Jokowi sudah seharusnya memberikan pembelajaran. "Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tidak perlu kebakaran jenggot dengan subyektifitasnya. Sebagai Presiden, sudah seharusnya Jokowi bisa memberikan pembelajaran dan legacy yang baik, cerdas dan punya nilai edukatif apabila ingin menjadi negarawan," pungkas Didik.