Serikat Pekerja Senang MK Perbolehkan Nikah Satu Kantor, Pengusaha Kecewa
Nasional

Mahkamah Konsitusi menilai jika larangan menikah dengan rekan satu kantor adalah pelanggaran HAM. Berikut keputusannya...

WowKeren - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pencabutan larangan menikah para pekerja dengan rekan satu kantor dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (14/12). Keputusan itu disambut baik oleh para pekerja, khususnya delapan karyawan yang menggugat peraturan tersebut beberapa waktu lalu.

Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih adalah karyawan yang mengajukan gugatan tersebut. Mereka meminta agar Pasal 153 ayat 1 huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan dibatalkan sepanjang frasa "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama".

"Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," putus Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang. "Permohonan pemohon beralasan menurut hukum."

Menurut pertimbangan majelis, pernikahan adalah takdir sehingga tidak boleh dilarang oleh siapa pun. Sehingga, apabila dilarang maka hal tersebut dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pemenuhan hak pekerja.

"Perkawinan adalah takdir yang tidak dapat direncanakan dan dielakkan oleh karena itu menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat untuk mengesampingkan pemenuhan HAM," jelas Hakim Konstitusi Aswanto. "Dalam hal ini hak atas pekerjaan serta hak untuk membentuk keluarga, tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah secara konstitusional sesuai dengan pasal 28 J UU 1945."

Aswanto menilai peraturan soal pernikahan pada UU Ketenagakerjaan tidak sejalan dengan pasal 28 UUD 1945 mengenai HAM. Menurut Aswanto, pernikahan termasuk ke dalam bagian HAM.

Menanggapi keputusan itu, pihak perusahaan mengaku kecewa. Pasalnya, dengan adanya pernikahan satu kantor akan lebih mudah memicu konflik dan menimbulkan reaksi negatif dari dunia usaha.

"Kalau begini kan rawan konflik. Jadi aturannya enggak bisa kayak gitu. Kalau begini kan pasti reaksi negatif buat dunia usaha," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani dilansir detikcom, Jumat (15/12). "Ini akan semakin berat ke depan. Orang akan semakin berhati-hati, lebih ketat lagi. Karena nanti bisa saja semua yang sifatnya seperti ini disetujui."

Menyikapi keluhan itu, Aswanto dalam persidangan telah memikirkan dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan satu kantor. Menurut Aswanto, perusahaan dapat membuat peraturan ketat soal integritas pekerja. Sehingga, tidaklah tepat jika menikah dengan rekan satu kantor dilarang.

"Dalam keputusan MK menilai tidak memenuhi syarat pembatasan konstitusional sebagai pasal 28," ucap Aswanto. "Kekhawatiran negatif dalam mengambil keputusan hal itu dapat dicegah dengan merumuskan peraturan yang ketat sehingga terwujud kinerja yang profesional dan baik dan adil."

Sebelumnya, inisiatif delapan pekerja yang mengajukan gugatan dilakukan lantaran melihat rekan kerjanya yang di PHK usai menikah dengan rekan satu kantor. Menurut salah satu penggugat, kantor tempat ia bekerja telah mem-PHK sekitar 300 karyawan karena peraturan tersebut.

Setelah gugatan dikabulkan, nantinya para penggugat akan mengadakan sosialisasi soal pencabutan larangan menikah satu kantor kepada seluruh pegawai tempat ia bekerja. Selain itu, mereka juga akan memperjuangkan karyawan yang telah di PHK agar dapat kembali bekerja.

Loading...

You can share this post!

Related Posts