MK Tolak Adili Gugatan LGBT - Kumpul Kebo, Ini Tanggapan Polri dan DPRD
Nasional

Intip penjelasan soal penolakan MK serta tanggapan Polri dan DPRD berikut ini.

WowKeren - Seorang guru besar IPB (Institut Pertanian Bogor) yakni Euis Sunarti beberapa waktu lalu mengajukan permohonan mengunggat agar MK (Mahkamah Konstitusi) meluaskan makna pasal asusila dalam KUHP. Dalam gugatannya tersebut, Euis beserta timnya berharap kumpul kebo dan homoseks bisa masuk delik pidana dan dipenjara.

Pada Kamis (14/12), MK akhirnya membuat keputusan menolak gugatan tersebut. MK menyatakan perumusan delik lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dalam hukum pidana Indonesia merupakan wewenang DPR dan Presiden.


"Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan tindak pidana baru sebab kewenangan tersebut berada di tangan Presiden dan DPR. MK tidak boleh masuk ke dalam wilayah politik hukum pidana," ujar anggota majelis, hakim Maria Farida dilansir Detik.

Keputusan MK ini pun langsung ditanggapi oleh Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto. Menurutnya, perlu atau tidaknya penegakan hukum terhadap kaum homoseksual tergantung perkembangan situasi. Namun Setyo tak menampik hubungan LGBT sebenarnya rawan penyakit karena tak sesuai kodrat.

"Oleh sebab itu kita melihat bahwa dari segi keamanannya saja. Kalau masalah boleh atau tidaknya diproses (hukum), itu nanti urusannya si pembuat hukum," tutur Setyo.

Di sisi lain, Plt Ketua DPR Fadli Zon pun turut memberikan tanggapan. Fadli Zon menilai permasalahan ini perlu dikaji secara hukum karena menurutnya itu merupakan masalah konstitusi.

"Justru itu yang tadi saya sampaikan bahwa ini kontroversial. Tapi secara hukum harus kita kaji hukum positif di mana sebenarnya kan masalah Mahkamah Konstitusi itu hakim yang mengadili," kata Fadli Zon.

"Masalah konstitusi kita jadi apakah ada di dalam hukum kita yang tidak ada itu atau dari sisi konstitusi kita yang memang tidak menampung masalah itu," pungkas Fadli Zon.

You can share this post!

Related Posts