WowKeren - Debat Capres perdana telah usai digelar pada Kamis (17/1). Debat yang terdiri atas enam segmen tersebut mengangkat empat tema untuk dibahas. Salah satunya mengenai korupsi.

Masing-masing Paslon mendapat pertanyaan yang berbeda terkait masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mendapat pertanyaan tentang langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi.

Prabowo menjawab bahwa pemicu terjadinya korupsi di kalangan para birokrat Indonesia adalah karena gaji yang kecil. Untuk itu, ia memberikan solusi dengan upaya meningkatkan gaji para birokrat tersebut.

Mengenai sumber dana yang akan dipakai untuk kenaikan tersebut, Prabowo mengatakan akan meningkatkan pendapatan pajak. Ia akan menaikkan pajak dari rasio sepuluh ke enam belas persen.

Dengan begitu, ia yakin bahwa angka korupsi bisa ditekan. Sebab menurut Prabowo, kenaikan gaji akan berimbas pada taraf hidup para birokrat.

Kenaikan gaji tersebut juga harus dibarengi dengan peningkatan kinerja yang nyata. Jika memang masih ada yang melakukan tindak korupsi, Prabowo tidak akan segan untuk memberikan sangsi tegas.

"Dengan tingkat kenaikan gaji yang signifikan dan kualitas hidup yang dijamin, korupsi bisa dicegah," kata Prabowo saat debat Pilpres pada Kamis (17/1) malam. "Kalau tetap korupsi, akan ditindak."

Kenaikan pajak akan dibarengi dengan meningkatnya pendapatan negara hingga sekitar Rp849,2 triliun. Sebagian dari hasil tersebutlah yang akan dianggarkan untuk meningkatkan gaji demokrat.

Jawaban Prabowo tersebut tentu saja disanggah oleh Joko Widodo alias Jokowi. Jokowi tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh kubu Prabowo.

Sebab bagi Jokowi, korupsi yang ada di lingkungan birokrasi Indonesia bukan semata-mata disebabkan karena masalah gaji. Justru menurut Jokowi, gaji mereka itu sudah cukup besar.

Untuk mengurangi korupsi, pemerintah perlu "merampingkan" sistem birokrasi itu sendiri. Hal itu dilakukan dengan memperbaiki pengawasan internal.

Jokowi juga menegaskan bahwa sistem perekrutan PNS perlu diperbaiki. Jika akan dilakukan mutasi atau promosi jabatan, hal itu harus benar-benar dilihat dari kompetensi dan performa yang bersangkutan.