Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan beberapa kritik bagi debat perdana Pilpres 2019.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 18 Januari 2019 - 16:50 WIB
WowKeren - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan kritik bagi debat perdana Pilpres 2019. PKS menyindir arahan moderator debat agar para paslon Capres-Cawapres saling mengapresiasi.
"Menurut saya, itu jadi tidak benar dari moderator. Masa sih sekelas capres-cawapres diminta untuk pernyataannya yang damai, kemudian juga pun saling apresiasi," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, di gedung DPR, Jumat (18/1). "Ini kayak untuk anak-anak SMA. Jadi harusnya enggak perlu kayak begituan."
Ia juga menambahkan bahwa para Capres dan Cawapres adalah sosok negarawan. Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan di depan publik.
"Ini para capres-cawapres itu kan para negarawan gitu ya," terang Hidayat. "Mereka ngertilah apa yang harus mereka lakukan. Tidak perlu dibegituin gitu lho."
Hidayat menjelaskan bahwa yang terpenting rakyat bisa mendapat pencerahan tentang kedua paslon Capres-Cawapres. Apalagi menurutnya, Capres nomor urut 01, Joko Widodo belum memenuhi janji yang ia ucapkan pada Pilpres 2014.
"Setelah tahun 2014 yang lalu mereka berdebat, sekarang berdebat lagi, hasilnya bagaimana?" tutur Hidayat. "Dulu yang disampaikan Pak Jokowi tahun 2014 ternyata dikonfirmasi oleh beliau. Sampai hari ini pun beliau belum melaksanakan dan beliau tidak menyadari bahwa beliau melaksanakan."
Tak hanya moderator, Hidayat juga menyoroti kubu petahana. Menurutnya, Jokowi banyak melayangkan serangan personal kepada Prabowo.
"Ya terutama, kalau yang saya pahami sih Pak Prabowo tidak secara personal gitu ya menyerang Pak Jokowi. Tapi kadang-kadang Pak Jokowi yang malah menuntut," jelas Hidayat. "Kan termasuk tentang caleg dari Gerindra yang kata beliau paling banyak mantan napi koruptornya dan itu ditandatangani oleh ketua umum dan ketua umumnya Pak Prabowo. Ini kan sebuah blunder ya."
Menurut politikus tersebut, caleg partai yang paling banyak mantan napi koruptor bukanlah Gerindra. Meski demikian, Hidayat tak menyebut partai yang ia maksud.
"Jadi tohokan yang agak individual ini menurut saya agak melenceng, tidak kena sasarannya. Lebih daripada itu, orang juga kemudian menjadi diingatkan tentang sikap Pak Jokowi," ujar Hidayat. "Justru Pak Jokowi-lah yang tegas menyampaikan bahwa mantan napi koruptor itu juga punya hak untuk dicalegkan. Itu pernyataan Pak Jokowi sendiri. Nah, kalau sikap dasar beliau demikian kenapa beliau mengkritik orang lain?"
(wk/Bert)
