WowKeren - Polemik pembebasan narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir tak kunjung usai. Bagaimana tidak, upaya presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk membebaskan Ba'asyir atas dasar kemanusiaan ternyata tak berjalan mulus. Pasalnya, Ba'asyir disebut-sebut enggan menandatangani surat perjanjian setia NKRI.

Oleh sebab itu, Jokowi belum bisa melanjutkan upaya pembebasan ini lantaran dirinya tak ingin melanggar hukum yang sudah ada. Sebab menurut Jokowi, setia terhadap NKRI adalah hal yang mendasar bagi setiap warga negara Indonesia.

Terkait hal ini, politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali memberikan tanggapan. Ia menilai bahwa tarik ulur pembebasan Ba'asyir yang cukup menimbulkan polemik menunjukkan manajemen pemerintah yang kurang matang. "Yang pertama tentu ini menunjukkan manajemen pemerintahan yang amburadul," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/1).

Mardani kemudian berbicara tentang Yusril Ihza Mahendra selaku pengacara Tim kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Ia mengatakan bahwa seharusnya apa yang dikatakan Yusril mengandung kebenaran yang kuat.

Yusril kala itu menyampaikan pembebasan Abu Ba'asyir dan mengaku sudah berkomunikasi dengan Jokowi. "Sehingga apa yang disampaikan Pak Yusril mestinya punya tingkat derajat kebenaran yang tinggi," lanjut Mardani.

Anggota Komisi II DPR tersebut mengatakan bahwa Yusril harus meminta maaf. Sebab, dia lah pihak pertama yang memulai wacana ini ke publik.

Tak hanya itu, menurut Mardani, Jokowi juga harus meminta maaf. Sebab menurut Mardani , dalam aturan perang tidak ada prajurit yang salah. Kesalahan bermula dari jenderal sehingga harus bertanggung jawab.

"Karena menurut saya tidak ada prajurit yang salah," tegas Mardani. "Jenderal yang harus bertanggung jawab. Enggak bisa jenderal menyalahkan kesalahan kepada publik."

Sebelumnya, pembebasan Ba'asyir sendiri juga sempat diakitkan dengan politisasi. Partai Gerindra misalnya. Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade menuding Jokowi yang seolah-olah membebaskan Ba'asyir hanya untuk pencitraan.

"Tolong jangan lagi dibangun narasi-narasi pencitraan seolah Jokowi peduli Ustaz Ba'asyir," kata Andre beberapa waktu lalu. "Tanpa campur tangan Jokowi, apalagi nasihat Yusril, Ustaz Ba'asyir memang sudah saatnya mendapatkan hak beliau sebagai terpidana."