United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), menyerahkan petisi yang diklaim telah ditandantangani 1,8 juta orang pada Kepala HAM PBB.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 29 Januari 2019 - 13:00 WIB
WowKeren - Kelompok separatis di provinsi Papua Barat, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), telah menyerahkan petisi kepada Kepala HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet. Petisi berisi tuntutan referendum kemerdekaan tersebut diklaim telah ditandatangani oleh 1,8 juta orang.
Ketua ULMWP, Benny Wenda, mengaku sudah menyerahkan petisi tersebut pada Jumat pekan lalu. Benny berharap PBB akan mengirim tim untuk mencari fakta terkait klaim adanya dugaan pelanggaran HAM di provinsi Papua Barat.
"Hari ini adalah hari bersejarah bagi saya dan rakyat saya," tutur Benny usai pertemuan di Jenewa, dilansir Reuters, Senin (28/1). "Saya menyerahkan apa yang saya sebut tulang orang-orang Papua Barat. Karena begitu banyak orang telah terbunuh."
Menurut Benny, warga di Papua Barat tidak punya kebebasan berbicara atau berkumpul. Oleh karena itu, ia membuat petisi sebagai satu-satunya cara agar suara mereka dapat didengar. Benny mengklaim petisi tersebut diteken oleh hampir 75 persen warga Papua Barat yang berjumlah 2,5 juta penduduk.
"Beratnya 40 kg," ujar Benny. "Ini seperti buku terbesar di dunia."
Benny juga mengaku telah berbicara dengan Bachelet tentang kondisi di wilayah Nduga. Ia menyebut bahwa setidaknya 11 orang terbunuh saat menghindari pasukan Indonesia. Benny juga membuat klaim bahwa sekitar 22 ribu orang telah terlantar.
Klaim tersebut ditepis oleh Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel Infantri Muhammad Aidi. Muhammad menyebut bahwa tuduhan Benny tak berdasar dan militer Indonesia tak pernah melakukan hal tersebut.
"Dia tidak dapat menunjukkan bukti dari apa yang telah dia tuduh (Indonesia dan militernya)," terang Muhammad pada 27 Januari 2019. "Ini adalah Gerakan Papua Merdeka yang membunuh warga sipil tak berdosa."
Sebelumnya, anggota sayap militer Gerakan Papua Merdeka (OPM) mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan para pekerja jembatan Trans Papua di Nduga. OPM menyebut bahwa para pekerja proyek tersebut dipandang sebagai anggota militter dan korban dalam perang mereka melawan pemerintah Indonesia. Insiden ini mengakibatkan setidaknya 16 pekerja proyek meninggal dunia.
(wk/Bert)
