Dalam aksi tersebut buruh akan menyampaikan berbagai isu yang mereka hadapi, termasuk ancaman PHK dan juga revolusi industri 4.0.
- Wahyu
- Kamis, 31 Januari 2019 - 16:20 WIB
WowKeren - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demo demo dengan mengerahkan 10 ribu buruh dari 20 provinsi di Indonesia. Hal tersebut diumumkan oleh Presiden KSPI Said Iqbal saat memberikan konferensi pers di Menteng. Aksi demo rencananya akan digelar pada awal Februari mendatang di depan Istana negara.
"Jadi pada 6 Februari akan ada aksi 10 ribu buruh di Istana," kata Iqbal di Menteng, Jakarta, Kamis (31/1). "Aksi itu akan diikuti buruh dari 20 provinsi dan digelar juga di kota-kota lain."
Dalam aksi tersebut para buruh akan menyampaikan sejumlah isu yang mereka alami saat ini. Beberapa di antaranya seperti ketersediaan lapangan kerja dan juga ancaman akan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, perkembangan revolusi industri 4.0 juga menjadi momok tersendiri bagi para buruh.
Saat ini, setiap pekerja juga diwajibkan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Adapun iuran tersebut dibayarkan dengan mengambil sebagian dari upah per bulan.
Hal ini juga menjadi salah satu permasalahan yang akan disampaikan oleh buruh. Mereka akan meminta pemerintah untuk menggratiskan iuran BPJS Kesehatan.
Masih belum selesai, Iqbal juga meminta pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing atau alih daya. Kompetisi dalam lapangan kerja yang semakin ketat juga diperparah dengan adanya penerimaan tenaga asing Tiongkok. Oleh sebab itu, pihak buruh meminta agar pemerintah bisa menolak tenaga kerja asing tersebut.
Isu lain yang kerap menjadi masalah bagi pekerja adalah sistem magang yang tidak sesuai. Di sejumlah daerah masih ada pabrik atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga dengan upah murah yang berkedok magang.
Iqbal kemudian mencontohkan pegawai PT. Panasonic yang harus bekerja selama delapan jam sehari dengan gaji Rp 500 ribu per bulan. "Padahal kerjanya delapan jam dan disuruh lembur juga tapi hanya dibayar Rp 500 ribu," ujar Iqbal.
Selain buruh, Iqbal tak lupa menyinggung tentang nasib pengemudi ojek online. Dalam kesempatan yang sama, ia akan meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan mereka. Misalnya dengan menaikkan bonus per kilometer.
"Kita minta bonusnya dinaikkan," kata Iqbal. "Kalau sekarang Rp 2.500 per kilometer naik jadi Rp 4.000 sampai Rp 5.000 per kilometer."
(wk/wahy)
