WowKeren - Mendekati Pilpres, masyarakat semakin diimbau agar menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos salah satu Paslon jagoannya. Sayangnya, seakan sudah menjadi tradisi jika dalam kontestasi Pilpres masih ada saja masyarakat yang memilih untuk golput.

Wakil presiden Jusuf Kalla angkat bicara menanggapi fenomena ini. JK menilai bahwa golput merupakan hak setiap warga negara. Ia menjelaskan bahwa sistem Pemilu yang ada di Indonesia berdasarkan pada hak, bukan kewajiban. Sehingga, warga yang memutuskan untuk golput tidak melanggar aturan apapun.

"Sistem pemilu kita itu hak, bukan kewajiban," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/2). "Jadi kalau golput juga tidak melanggar apa-apa."

Sistem ini berbeda jauh dengan Pemilu yang ada di Australia. Di Australia, sistemnya adalah kewajiban sehingga setiap warga negara di sana harus memberikan pilihannya. Jika tidak, maka warga tersebut akan dikenai denda. Hal ini akan membuat orang mau tidak mau harus memilih.

"Nah kalau di Australia itu kewajiban," lanjut JK. "You tidak datang, didenda AUD 100, jadi orang akan milih."

Menurut JK, golput muncul karena rasa tidak peduli atau apatis dari seorang warga negara terhadap pemerintah. Mereka beranggapan bahwa pelaksanaan Pemilu tidak akan membawa perubahan secara langsung pada kehidupan mereka sehingga dianggap tidak penting.

Selain itu, ada satu lagi alasan orang memilih untuk golput. Bukan karena tidak peduli, orang memilih golput karena yakin bahwa Paslon pilihannya akan menang. Sehingga ia berpikir, meskipun tanpa suara darinya pun Paslon tersebut masih bisa keluar sebagai pemenang di kontestasi Pilpres.

"Golput itu bisa jadi kalau orang yakin bahwa ini akan menang, maka tidak datang pun akan menang juga," lanjut JK. "Itu terjadi juga di Brexit kemarin, atau bisa juga dia merasa ini tidak penting."

Sebelumnya, angka golput diprediksi akan meningkat. Hal ini lantaran pelaksanaan Pilpres berdekatan dengan hari libur nasional. Namun JK membantah hal ini, Menurutnya, pelaksanaan Pilpres dan hari libur tidak ada kaitannya.

"Ya saya rasa bukan soal ada libur atau tidak," tegas Jk. "Itu kan Paskah hari Jumat, sementara pemilihan Rabu kan, jadi tidak nyambung."