WowKeren - Salah satu isu perekonomian Indonesia yang hingga kini masih menjadi PR bagi pemerintah adalah masalah ketersediaan lapangan kerja. Lapangan kerja yang ada dinilai tak seimbang dengan jumlah penduduk yang kian meningkat. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa banyak masyarakat yang memilih untuk mengais pundi-pundi uang di negeri orang.

Sayangnya, tak sedikit dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tersandung masalah di luar negeri. Paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki komitmen untuk menangani masalah ini kelak terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, rahayu Sawaswati mengatakan bahwa Paslon tersebut akan memulangkan para TKI. Khususnya mereka yang bermasalah.

"Kita harap bisa dipulangkan (TKI dan TKW)," kata Rahayu di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Senin (11/2). "Terutama yang bermasalah."

Pemulangan tersebut tentu tidak bisa dilakukan secara sekaligus mengingat banyaknya jumlah TKI yang sudah dikirim ke luar negeri. Oleh sebab itu, Rahayu mengatakan bahwa penanganan akan dilakukan secara bertahap. Terlebih dahulu akan dilakukan pendataan untuk melihat berapa banyak TKI yang pergi sesuai prosedur maupun yang ilegal.

"Harus ada pendataan," lanjut Rahayu. "Jadi yang secara prosedural maupun non-prosedural, berapa banyak orang yang harus kita pulangkan."

Rahayu juga menyatakan bahwa pihaknya akan berusaha untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai. Minimnya ketersediaan lapangan kerja di Indonesia, menurut Rahayu, menjadi penyebab semakin maraknya tenaga Indonesia yang pergi ke luar negeri.

"Salah satu isu tentang TKI, kenapa banyak TKI ke luar menjadi pekerja migran," terang Rahayu. "Karena kurangnya lapangan kerja di Indonesia."

Saat ini, pemerintah memang sudah berusaha untuk memulangkan para TKI. Namun, Rahayu menilai bahwa itu belum cukup karena hanya ada sebanyak 70 ribu TKI saja yang dipulangkan setiap tahunnya. Adapun hal ini disebabkan karena kurangnya dana anggaran oleh Kementerian Sosial.

"Tentunya itu kurang," tegas Rahayu. "Karena ada lebih banyak TKI bermasalah di luar setiap tahunnya."

Oleh sebab itu, ke depannya Prabowo-Sandiaga akan menganggarkan lebih banyak dana agar jumlah TKI yang bisa dipulangkan juga meningkat. "Harusnya (ditingkatkan) seperti itu," pungkas Rahayu.