WowKeren - Dukungan untuk Paslon bisa datang dari mana saja. Belum lama ini, sebuah video yang memperlihatkan dukungan dari seorang pria di ruang sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi viral.

Pria tersebut menyuarakan dukungan untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, pihak Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York buru-buru memberikan klarifikasi terkait identitas pria tersebut.

Lewat akun Twitter resminya, PTRI menegaskan bahwa pria itu bukan diplomat Indonesia maupun staf PTRI di New York. Ia adalah pemuda dari Indonesia yang saat itu sedang melakukan kompetisi debat yang diselenggarakan oleh LSM WFUNA.

Menanggapi hal ini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin angkat bicara. Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding menilai hal itu cukup mencoreng nama Indonesia. Ia heran apa motif pria tersebut melakukan perbuatan demikian.

"Saya nggak ngerti motifnya," kata Karding kepada wartawan pada Selasa (12/2). "Tapi itu bikin malu."

Karding menilai bahwa apa yang dilakukan oleh pria tersebut hanya bertujuan untuk mencari sensasi. Sayangnya, upayanya tersebut justru memalukan bangsa dan negara.

"Itu sih tidak lebih nyari sensasi publik yang tidak menarik," lanjut Karding. "Justru memalukan Indonesia."

Lebih jauh, Karding menyebut bahwa pria itu tidak memiliki etika. Sebab, ia bukan siapa-siapa. Bukan diplomat maupun peserta acara yang digelar oleh PBB. Namun mengatasnamakan seolah-olah dukungan tersebut datang dari kegiatan resmi PBB.

"Tidak memiliki etika," tegas Karding. "Karena dia bukan diplomat, bukan peserta acara tapi mengatasnamakan seakan-akan di kegiatan resmi PBB."

Sementara itu, pihak Badan Nasional Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandiaga menghargai dukungan tersebut. Juru Bicara Debat Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria, mengatakan bahwa pihaknya tidak meminta video dukungan itu.

Menurut Ahmad, ia tidak bisa melarang seorang individu untuk memberikan dukungan dari suatu tempat. Sebab, hal itu menjadi urusan pribadi masing-masing. Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan hak dan tanggung jawab pria yang bersangkutan.

"Biarlah menjadi urusan pribadi, kami tak bisa mengatur jangan dukung kami di sini, di sini, di sini. Termasuk ada aktivis tiba-tiba mendukung di ruang sidang PBB itu kan bukan wilayah kami," kata Ahmad di Senayan, Jakarta, Selasa (12/2). "Itu hak dan tanggung jawab yang bersangkutan. Jadi bukan perintah kami, bukan permintaan kami."